Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada pejabat untuk memperbaiki komunikasi publik, terutama soal isu sensitif, dengan berkaca dari unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo.
"Menurut pandangan saya, memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dan rakyat sesungguhnya tidak boleh berjarak," ujar Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Rifqinizamy menilai unjuk rasa masyarakat Pati adalah bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasi lewat jalur normal.
"Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal," ujarnya.
Ia memahami bahwa rencana kenaikan pajak PBB P2 hingga 250 persen yang disampaikan oleh Sudewo adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski demikian komunikasi publik yang kurang baik berujung dengan unjuk rasa di Pati.
