Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyampaikan pandangan strategis pada momentum rapat paripurna penyampaian paparan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD).
"Pandangan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan tata kelola keuangan dan pendapatan daerah," kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bekasi Ombi Hari Wibowo di Cikarang, Senin.
Dia menjelaskan ada sejumlah pandangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan APBD. Pertama, ketelitian dalam menyusun APBD dengan memperhatikan aspek pendapatan serta alokasi anggaran guna memastikan penggunaan secara efektif dan efisien.
"Kemudian unsur transparansi pengelolaan bunga dari endapan keuangan daerah melalui pelaporan secara jelas dan terbuka atau transparan," katanya.
Pihaknya turut memandang perlunya pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai penghasil pendapatan melalui pajak dan retribusi.
Ia mengusulkan agar peluang revisi atau pembuatan peraturan daerah baru dipertimbangkan guna memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya supervisi akademik berbasis enam indikator terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan BUMD yang sehat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Bapemperda juga berpandangan terhadap evaluasi pelaksanaan dan pelaporan penerimaan pajak serta retribusi daerah dengan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas data penerimaan.
"Penerapan sistem IT dapat mengurangi risiko kesalahan sekaligus memastikan data lebih akurat," katanya.
Ombi menilai perumusan Raperda menuju Perda P2APBD menjadi momentum pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai strategi yang diusulkan.
"Dengan pandangan-pandangan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan program-program dengan lebih efektif dan akuntabel," katanya.
