Bandung (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengklaim data pribadi 4,6 juta masyarakat Jabar yang disebut bocor dan kini diperjualbelikan di darkweb, bukanlah berasal dari sistem resmi milik Pemerintah Provinsi Jabar.
"Sudah kami cek dan pastikan, tidak ada data dari sistem Pemprov Jabar yang bocor. Logo yang digunakan itu hanya klaim sepihak dari oknum yang ingin memanfaatkan nama baik pemerintah untuk kepentingan pribadi," ujar Erwan di Gedung Sate Bandung, Senin.
Erwan mengatakan tim persandian dan keamanan informasi dari Diskominfo Jawa Barat telah melakukan penelusuran menyeluruh, dan hasilnya menunjukkan tidak ada pelanggaran keamanan atau pembobolan sistem data milik Pemprov.
"Kita juga sudah berkoordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jabar. Hasilnya tegas: tidak ada kebocoran dari sistem kami," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Jabar bantah isu data pribadi jutaan warga bocor
Ia juga menekankan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap potensi serangan siber melalui tim teknis yang siaga 24 jam.
"Kami punya sistem pemantauan internal yang aktif. Tidak ada pelanggaran yang terdeteksi, dan yang beredar itu hanya manipulasi untuk menimbulkan kekacauan opini," katanya.
Lebih lanjut, Erwan mengatakan Pemprov Jabar telah melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum, dengan tujuan mengidentifikasi siapa pelaku di balik klaim palsu tersebut.
"Kami berharap pelaku segera teridentifikasi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi," ucap Erwan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan evaluasi terhadap sistem keamanan siber milik Pemprov, Erwan menyatakan belum diperlukan langkah tersebut karena tidak ada pelanggaran nyata yang terjadi.
Baca juga: Kominfo dalami dugaan data pribadi pelanggan IndiHome bocor
"Tidak perlu dievaluasi karena tidak ada sistem yang dibobol. Yang terjadi adalah pemalsuan identitas dan klaim tanpa dasar," tuturnya.
