Bandung (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyebutkan soal pembagian tugas antara pucuk pimpinan Pemprov Jabar, yang mana hal ini dikeluhkan Wagub Jabar Erwan Setiawan, adalah keputusan Gubernur Dedi Mulyadi.
"Silahkan ke Pak Gubernur, karena pengambil keputusan di Pemda Provinsi Jawa Barat adalah Pak Gubernur," kata Herman di Gedung DPRD Jabar Bandung, Selasa.
Karena Sekda, kata Herman, sesuai tugas dan fungsinya, adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Dirinya, lanjut dia, bersikap loyal pada pimpinan daerah yakni gubernur dan wakil gubernur.
"Kalau saya normatif aja. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan, dan sekali lagi, saya tegaskan, saya loyal," ujarnya.
Terkait hubungannya dengan Wagub Jabar yang sempat memanas, Herman mengatakan sudah berangsur normal setelah terjalinnya komunikasi melalui pembicaraan antara dia dan Erwan Setiawan Senin (30/6) malam.
"Sudah, sudah ketemu, ngopi bareng. Sudah baik-baik saja. Saya kira ini dinamika dalam pemerintahan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hal biasa. Yang paling penting kan tujuan sama, Jawa Barat istimewa, saatnya kita bahu membahu," ucap Herman yang juga mengatakan pertemuan itu membahas tentang masa depan Jawa Barat.
Setelah dinamika ini, Herman mengatakan pihaknya akan lebih kencang untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.
Pasalnya, lanjut dia, pekerjaan rumah Jawa Barat sangat banyak, mulai dari pengangguran, kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya.
"Pak Gubernur sudah menugaskan dari awal bahwa kita harus totalitas untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, untuk mendorong mengakselerasi pembangunan, dan tentu sembari memberdayakan masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, hubungan Wagub Jabar Erwan Setiawan dengan pimpinan Pemprov Jabar khususnya Sekda Jabar Herman Suryatman sudah terlihat sebelum 100 hari masa kepemimpinan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dengan jarangnya dia terlihat langsung dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan berkaitan dengan program langsung, termasuk pelantikan kepala-kepala dinas di Pabrik BYD, Kabupaten Subang.
Kondisi ini terus berlanjut, puncaknya membuat Erwan merasa kesal dan menyampaikan sentilannya ke Herman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (19/6) yang beragendakan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Kerenggangan ini dikarenakan Erwan merasa kewenangannya dan perlakuan yang diterimanya, tidak diberikan sebagaimana mestinya sebagai seorang wakil gubernur.
