Pemkot Bekasi minta Kementerian PUPR tambah pekerja

Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) segera menambah jumlah pekerja yang fokus pada perluasan ruang kerja wartawan di Stadion Patriot Chandrabaga.

"Saat ini tukang (pekerja) yang menangani ruang kerja wartawan hanya lima orang dalam sisa waktu pengerjaan 20 hari lagi menjelang Asian Games 2018," kata Kepala Dinas Olahraga dan Budaya Kota Bekasi Tedi Hafni di Bekasi, Senin.

Menurut dia, Kementerian PUPR perlu menambah minimal lima orang pekerja lagi untuk mempercepat proses perluasan ruang kerja wartawan yang hari ini (Senin, 16/7) masih berantakan.

Dikatakan Tedi, kapasitas tampung maksimal ruang kerja wartawan di Stadion Patriot yang semula hanya 100 orang wartawan, melalui proyek perluasan bagi wartawan yang meliput Asian Games, akan ditambah menjadi 200 orang.

Menurut dia, kegiatan itu sepenuhnya didanai oleh Kementerian PUPR sebagai bagian dari proyek rehabililtasi arena sepak bola Stadion Patriot Chandrabaga.

Tahapan pembenahan ruang kerja wartawan saat ini pada pemasangan sejumlah fasilitas pendukung kerja wartawan, yakni pengecatan, pemasangan plafon, penyediaan instalasi internet berikut komputer.

Dikatakan Tedi, ruang tersebut juga akan memperoleh tambahan unit komputer berikut jaringan internet yang dikerjasamakan dengan PT Telkom selaku penyedia jaringan.

"WiFi sudah terpasang, Telkom bikin jaringan," katanya.

Tedi mengatakan penyediaan ruang kerja wartawan yang representatif dan berstandar FIFA perlu diwujudkan karena ruang tersebut akan menjadi sentral informasi penyelenggaraan pertandingan sepak bola hingga taraf internasional.

"Asian Games ini menjadi pertaruhan nama baik negara, kita ingin semuanya berjalan baik dan sesuai dengan perencanaan," ujarnya.

"Saran ini akan saya sampaikan kepada pelaksana proyek di Kementerian PUPR, mengingat pemerintah daerah bukan sebagai pengguna anggaran. Namun, penambahan pekerja ini masih bersifat saran, keputusan sepenuhnya ada di Kementerian PUPR," pungkasnya.