Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmen untuk menjaga kawasan industri dari berbagai praktik yang mengganggu stabilitas dan integritas, seperti premanisme, pungutan liar, serta percaloan tenaga kerja.
"Pemprov Banten bersama Forkopimda memiliki kesepakatan kuat untuk menjaga stabilitas dan integritas kawasan industri dari segala bentuk gangguan, termasuk praktik percaloan tenaga kerja, premanisme, serta pungutan liar," ujar Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Kamis, setelah berkunjung ke PT Polyplex Films Indonesia, Kawasan Industri Modern, Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (23/7).
Dalam kunjungannya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk menciptakan ekosistem usaha yang aman, bersih, dan berpihak kepada masyarakat. Ia meminta agar pelaku industri tidak ragu melaporkan apabila menemukan gangguan. “Kalau ada masalah, sampaikan ke kami. Kami siap bantu,” katanya.
Andra juga menyambut baik langkah reformasi sistem rekrutmen di PT Polyplex, yang sebelumnya sempat dikritik karena adanya praktik percaloan tenaga kerja. Kini, proses perekrutan diklaim telah berjalan lebih bersih dan transparan.
“90 persen tenaga kerjanya warga Banten, dan itu patut diapresiasi. Kita dorong agar industri lain mengikuti langkah seperti ini, berpihak kepada masyarakat lokal,” ujar dia menambahkan.
