Luhut Pangaribuan usulkan RUU KUHAP sebagai RUU Cipta keadilan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Luhut MP Pangaribuan menilai RUU KUHAP belum siap untuk dijadikan sebagai undang-undang.

Hal tersebut dikatakan Luhut menanggapi pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dilakukan oleh Komisi III DPR RI saat ini.

"Sebab isi draft RUU tersebut belum sepenuhnya menyerap aspirasi yang diusulkan dari berbagai pihak (meaningful participation)," kata Luhut dalam keterangannya, Rabu.

Organisasi profesi advokat PERADI bahkan sudah memasukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan tentunya PERADI berharap masukan itu dapat dibahas oleh dewan. Namun jika masukan ditolak semestinya ada penjelasannya.

Sebagai solusi tahapan penerapan RUU KUHAP apabila nanti disahkan menjadi UU, agar tidak  terjadi tumpang tindih kewenangan antara polisi, jaksa, advokat serta hakim, maka salah satu usulan yang diajukan oleh PERADI menurut Luhut adalah UU KUHAP yang nantinya dijadikan sebagai UU Cipta Keadilan.

Artinya sungguh-sungguh sebagai peradilan terpadu, dimana kewenangan polisi, jaksa , advokat serta hakim berada dalam satu undang-undang. Sehingga KUHAP ini menjadi unifikasi hukum dan kodifikasi hukum sekaligus.

"Salah satu usul Peradi tentang hal ini , yaitu KUHAP dijadikan UU Cipta Keadilan. Artinya sungguh peradilan terpadu, dimana kewenangan polisi, jaksa , advokat serta hakim dalam satu undang-undang. Jadi KUHAP ini unifikasi hukum dan kodifikasi hukum sekaligus. Itu intinya", ujar Luhut.