Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan menegaskan bahwa penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang, di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut merespons bergulirnya isu penghapusan BBM bersubsidi. Dia menekankan BBM subsidi tidak bisa dihapus begitu saja tanpa dibahas di legislatif.
Dia membenarkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. Sehingga, kata dia lagi, diperlukan pembenahan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," katanya.
Di sisi lain, Bambang meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan pernyataan Luhut bukan mengarah pada penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema.
Baca juga: Bahlil tanggapi Luhut soal subsidi BBM
