Jakarta (ANTARA) - Pada Senin, 12 Januari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak yang tersebar di 34 provinsi, dengan pusat seremoni di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Program ini merupakan bagian dari target pemerintah untuk mengoperasikan total 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2026 guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Berbeda dengan sekolah konvensional, Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Dengan menggunakan data terintegrasi, pemerintah ingin membangun kecerdasan di kalangan generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan inklusif dan terstruktur.
Fokusnya bukan hanya pada sarana prasarana pendidikan, tetapi pada kebutuhan dasar siswa (seperti seragam, makan, dan asrama) agar ekonomi tidak lagi menjadi beban belajar.
Kemiskinan sistemik biasanya bersifat herediter (turun-temurun). Anak dari keluarga miskin cenderung tetap miskin karena kurangnya akses gizi dan pendidikan.
Pendidikan Inklusif
Peluncuran Sekolah Rakyat menegaskan bahwa kualitas SDM unggul tidak boleh hanya terpusat di kota besar atau kalangan menengah ke atas.
Kehadiran 166 titik sekolah baru ini merupakan upaya pemerataan kualitas pendidikan secara nasional.
Ini sesuai target 2045, bahwa transformasi pendidikan harus mampu menyentuh kelompok marginal. Sekolah Rakyat menjadi jembatan bagi anak-anak di wilayah terpencil agar memiliki kompetensi setara dalam menghadapi tantangan global.
Sekolah Rakyat diluncurkan sebagai pelengkap dari program Sekolah Garuda (Sekolah Unggul) yang fokus pada pengembangan sains, teknologi (STEM), dan inovasi.
Pembangunan ekosistem pendidikan dua jalur ini sangat krusial.
Sekolah Rakyat untuk pemenuhan hak dasar dan pengentasan kemiskinan, sedangkan Sekolah Garuda untuk mencetak talenta elit di bidang teknologi.
Sinergi keduanya diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan keunggulan kompetitif bangsa.
Perspektif global
Langkah Indonesia ini mendapat sorotan positif dari komunitas pendidikan internasional. Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan dan Keterampilan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), menekankan bahwa memisahkan kendala ekonomi dari proses belajar adalah kunci utama keberhasilan sebuah negara.
Pendidikan merupakan satu-satunya alat mobilitas vertikal yang paling efektif. Apa yang dilakukan Indonesia dengan Sekolah Rakyat mengingatkan kita pada prinsip kesetaraan di Finlandia.
Di negara itu tidak ada perbedaan kualitas antara sekolah di desa terpencil dan di pusat kota Helsinki. Pemerintah Finlandia menanggung seluruh biaya hidup siswa agar fokus mereka hanya pada pembelajaran.
Selain itu, Indonesia tampaknya mengambil pelajaran berharga dari Vietnam. Negara tetangga ini berhasil melompat dalam skor PISA (Programme for International Student Assessment) karena konsistensi mereka dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak petani dan buruh di pelosok.
Vietnam membuktikan bahwa kemiskinan bukan penghambat kecerdasan jika negara hadir secara penuh untuk memberikan intervensi nutrisi dan fasilitas belajar yang layak.
Tantangan implementasi
Meski demikian, ambisi ini tidak mudah untuk dijalankan. Program ini menghadapi tantangan besar di lapangan, mulai dari keraguan orang tua terhadap program baru, sampai pada persoalan verifikasi data yang akurat.
Tanpa akurasi data, bantuan dikhawatirkan salah sasaran.
Dr Linda Darling-Hammond, pakar kebijakan pendidikan dari Stanford University, mengingatkan bahwa infrastruktur fisik hanyalah setengah dari perjuangan.
Siswa dari latar belakang ekonomi rendah seringkali membawa trauma kemiskinan ke ruang kelas. Oleh sebab itu, Sekolah Rakyat harus menyediakan dukungan psikososial dan guru-guru terbaik, bukan guru sisa, jika ingin benar-benar memutus rantai kemiskinan.
Keberhasilan jangka panjang bergantung pada konsistensi anggaran, yang pada 2026 dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun (naik 9,8 persen dari tahun sebelumnya).
Angka fantastis ini mencerminkan keberanian politik pemerintah dalam menaruh pendidikan sebagai prioritas di atas segalanya. Namun, pengawasan ketat adalah harga mati.
Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, kebocoran dana di tingkat daerah seringkali menjadi batu sandungan.
Pemerintah perlu menerapkan sistem audit real-time berbasis digital untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke piring makan siswa dan fasilitas asrama mereka.
Membangun 200 Sekolah Rakyat dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun pada tahun 2026 bukanlah sekadar belanja negara, melainkan strategi "pintu belakang" untuk menyelamatkan APBN di masa depan.
Menuju Indonesia Emas
Dengan peresmian ini, pemerintah memposisikan pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi strategis.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tidak sekedar "bertahan hidup", tetapi "berkompetisi".
Jika program ini berhasil dipertahankan secara konsisten hingga dua dekade mendatang, maka pada tahun 2045, anak-anak yang hari ini masuk ke Sekolah Rakyat di Banjarbaru atau Merauke akan menjadi para pemimpin industri, teknokrat, dan pengusaha yang tidak lagi membawa beban kemiskinan masa lalu.
Indonesia tengah bertaruh besar pada manusianya. Dalam sejarah peradaban, taruhan pada pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi.
Dengan fondasi SDM yang inklusif dan berdaya, transisi menuju Indonesia Emas bukan lagi sekadar slogan politik, melainkan realitas yang sedang dibangun, satu ruang kelas pada satu waktu.
*) Dr Eko Wahyuanto adalah dosen Politeknik Media Jakarta dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
