Bekasi (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau infrastruktur Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses matrikulasi pada awal pekan depan.
"Kesiapan infrastruktur Sekolah Rakyat tahap satu secara nasional rata-rata sudah mencapai 98 persen dan itu ada di 63 lokasi," kata Dody Hanggono di Bekasi, Senin.
Ia menjelaskan, tahapan penyediaan infrastruktur program Presiden Prabowo Subianto ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama menuntaskan sarana pendidikan untuk 100 sekolah pertama dengan target dituntaskan akhir Juli 2025.
Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) membagi tahap pertama ke dalam tiga proses pengerjaan yakni tahap satu A, B dan C. Tahap 1A dan 1B atau untuk 60 lebih sekolah ditargetkan rampung akhir pekan ini sedangkan tahap 1C maksimal akhir Juli.
"Kita berkejar dengan waktu jadi mana yang siap lebih dahulu, kita kerjakan. Per jam 10.00 WIB, Senin 7 Juli ini, baru ada 40 lokasi yang sudah siap. Tahap 1C karena waktunya lebih pendek lagi, begitu kita sepakati bersama, Kemensos, PU, Kemenaker, Kemandagri sepakat, kita langsung kerja, karena target selesai di akhir Juli," katanya.
Dody mengaku percepatan penuntasan pengerjaan infrastruktur Sekolah Rakyat pada tahap pertama ini murni demi mempersiapkan anak didik agar dapat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru 2025 ini.
Secara keseluruhan pemerintah menargetkan 200 lokasi untuk 20.000 siswa Sekolah Rakyat. Sebanyak 100 sekolah lain atau tahap kedua akan dibangun bertahap mulai September 2025-Juni 2026 sehingga pada ajaran baru tahun depan sudah beroperasi penuh.
Kemen PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pekerjaan renovasi ringan hingga sedang pada infrastruktur Sekolah Rakyat tahap pertama dan sekitar Rp200 miliar per sekolah pada tahap kedua, bergantung luas sekolah.
"Tahap satu anggaran total Rp1,1-Rp1,2 triliun karena hanya renovasi ringan dan sedang, bukan pekerjaan besar. Nah tahap dua yang untuk 100 lokasi lagi tergantung luas. Anggaran ini all ini ya, sudah termasuk mebeleur dan sarana lain, tapi tidak termasuk biaya operasional, itu ada di Pak Mensos," katanya.
Dody juga memastikan lokasi Sekolah Rakyat tersebar di segenap penjuru wilayah karena program ini memang diperuntukkan bagi anak didik dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.
"Tahap satu ada di 24 provinsi, jadi nggak di Pulau Jawa saja tapi tersebar di seluruh Indonesia. Itu tidak boleh lah, kalau kita membangun untuk rakyat ya dari Sabang sampai Merauke. Bukan di Jawa saja, justru mungkin lebih susah mencari tanah 5-10 hektare di Jawa dibandingkan luar Jawa," ucap dia.
Kepala Sekolah Rakyat Pangudi Luhur Bekasi Lastri Fajarwati memastikan seluruh fasilitas untuk kegiatan belajar dan mengajar sudah siap digunakan, termasuk asrama pelajar dan tenaga pengajar hingga jalur lalu lintas untuk penyandang disabilitas. Sekolah ini memiliki sembilan ruang kelas untuk jenjang SMA.
"Kami memiliki anak didik sebanyak 180 siswa berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi. Mereka akan menempati 50 ruang asrama dengan pembagian 25 ruang untuk putra dan 25 ruang untuk putri. Satu ruang asrama ditempati empat anak didik," katanya.
Sesuai jadwal, pembagian asrama peserta didik akan dilaksanakan pada Rabu (9/7) bertepatan tahapan simulasi pembelajaran dan mulai ditempati pada Senin (14/7) berdasarkan hasil simulasi.
"Kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, nanti ada simulasi, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan. Kurikulum mengikuti arahan Kemensos, menyesuaikan kurikulum yang ada serta disesuaikan dengan kegiatan asrama, vokasional, pembinaan karakter hingga mengikuti sekolah-sekolah umum yakni mengadakan masa orientasi siswa di awal pekan depan," katanya.
Sekolah Rakyat Pangudi Luhur Bekasi juga telah memiliki total 20 tenaga pengajar berasal dari dalam hingga luar Bekasi. Sebanyak 14 pendidik sudah hadir hari ini untuk mengikuti uji coba sekaligus menempati asrama.
"Kalau untuk guru agama nanti ada dari Kemenag, termasuk tenaga teknik nanti juga akan bergabung," kata dia.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah pemerintah memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di berbagai daerah di Indonesia yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kementerian Sosial memastikan Program Sekolah Rakyat tahap pertama akan memulai kegiatan matrikulasi atau masa orientasi pada awal pekan depan. Sekolah Rakyat tahap pertama diperkirakan menampung lebih dari 9.700 siswa keluarga prasejahtera dari berbagai daerah.
Program itu direncanakan berlangsung di 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep asrama bagi siswa, guru dan kepala sekolah serta kurikulum yang menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan karakter.
Kurikulum Sekolah Rakyat tetap memuat pelajaran umum namun ditambah pendidikan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk anak-anak yang pintar, berkarakter dan cinta Indonesia.
