Jakarta (ANTARA) - Siang itu Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), Kalibata, Jakarta Selatan, terlihat sangat ramai sehubungan adanya kegiatan Desk Sekolah Rakyat yang digelar selama lima hari dari Rabu-Kamis (16-17 April) dan dilanjutkan Senin-Rabu (21-23 April).
Tampak para aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat pemerintah daerah sibuk membahas usulan pendirian Sekolah Rakyat. Ada pula yang berbincang, menelpon, menikmati sajian kudapan, dan yang serius berkonsultasi untuk mendirikan Sekolah Rakyat di daerah mereka.
Desk Sekolah Rakyat adalah pusat informasi terpadu tentang program Sekolah Rakyat. Desk ini diisi perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan Sekolah Rakyat.
Desk Sekolah Rakyat diadakan untuk melayani daerah guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan Sekolah Rakyat, mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid, dukungan sarana prasarana, dan dukungan daerah yang diperlukan.
Di desk ini, daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar Sekolah Rakyat ke pemerintah pusat.
Kementerian Sosial membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan yang minimal 5 hektare.
Mereka yang menghadiri kegiatan Desk Sekolah Rakyat ini merupakan jajaran penting Pemda, seperti Sekretaris Daerah, para kepala dinas di bidang pendidikan, pekerjaan umum, sosial, perempuan dan anak, serta bidang terkait lainnya.
Tercatat ada sebanyak 282 pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan tiga universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Brawijaya, yang berkonsultasi mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Perwakilan pemerintah daerah yang hadir dalam Desk Sekolah Rakyat mendapatkan pendampingan langsung dari kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama, serta Kementerian Sosial.
Antusiasme daerah
Salah satu perwakilan daerah yang mengikuti Desk Sekolah Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
Pemda Nagan Raya mengusulkan lahan kosong di kompleks perkantoran kabupaten sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
"Nagan Raya akan membangun Sekolah Rakyat di lahan 8 hektare di kompleks perkantoran kabupaten. Lokasinya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Fahmi.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Ada dua lokasi yang diusulkan oleh Pemkab Blora, yakni di wilayah Kecamatan Jepon dan lokasi alternatif di wilayah Desa Balun, Kecamatan Cepu.
Pemprov Kaltara mengusulkan satu lokasi dengan luas lahan dua hektare di Kabupaten Bulungan, tetapi ditingkatkan lagi menjadi lima hektare guna menyesuaikan dengan konsep Sekolah Rakyat sebagai sekolah terpadu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dua lokasi calon Sekolah Rakyat di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan yang siap beroperasi dan ramah disabilitas.
"Kami melihat kesiapan Unesa dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, luar biasa. Fasilitas belajar dan asrama sudah didesain ramah disabilitas, sehingga siap menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK)," ujar Khofifah Indar Parawansa.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyediakan lahan seluas 10 hektare yang lokasinya di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Kota, Bangkalan.
Memutus mata rantai kemiskinan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
Pemerintah menargetkan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang diharapkan bisa selesai pada Juni 2025 sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
Lima puluh tiga lokasi Sekolah Rakyat berdiri di bangunan yang telah ada, yakni menggunakan bangunan aset-aset Kemensos, aset pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
Totalnya, pada tahun 2025 ini akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat.
Selain 53 Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada, sisanya sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.
Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Sekolah Rakyat adalah inovasi sosial pemerintah yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan turun-temurun.; banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.
Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas anak, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan.
Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan.
Sekolah Rakyat nantinya akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan.
Sistem DTSEN juga memastikan bahwa anak-anak yang masuk ke sekolah ini benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.
Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Anak-anak lulusan dari sekolah ini diharapkan bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menjadi agen perubahan, terutama mengubah taraf hidup keluarganya agar terlepas dari siklus kemiskinan.
