Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatatkan hasil efisiensi keuangan sebesar Rp127 miliar sebagai langkah kongkret penghematan di tengah kondisi ketidakseimbangan antara pendapatan dengan belanja daerah.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan keuangan daerah tetap stabil berkat efisiensi anggaran yang juga merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto sehingga pelayanan publik maupun keberlangsungan pembangunan dapat terus dioptimalkan.
"Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penghematan guna memastikan ketersediaan anggaran yang cukup namun begitu kami juga memastikan pembangunan tetap berjalan, program-program kepada masyarakat juga tetap terlaksana," katanya di Cikarang, Sabtu.
Dia mengatakan efisiensi keuangan daerah dilakukan dengan memangkas sejumlah pos anggaran bersifat non mandatori atau tidak wajib seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan di hotel, rapat-rapat serta konsumsi makan dan minum.
Kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD dengan ketentuan mewajibkan implementasi bagi seluruh pemerintah daerah.
Dirinya juga membantah wacana berkaitan rencana pemerintah daerah mengajukan pinjaman ke bank untuk menstabilkan keuangan disebabkan ancaman defisit anggaran pada tahun ini.
"Ya buktinya sampai sekarang kami tidak mengajukan, semua masih berjalan normal seperti biasa," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya menyatakan kondisi keuangan saat ini menuntut pemerintah daerah untuk fokus pada kegiatan bersifat skala prioritas.
Ia pun memastikan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan wajib seperti gaji PPPK pada bulan depan masih dalam tahap aman. Saat ini, kas daerah tercatat sebesar Rp70 miliar. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masuk pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.
"Hitungan kami, masih ada sekitar Rp70 miliar di kas. Tapi kan pendapatan masuk setiap hari. Kami yakin kondisi masih dalam koridor aman," katanya.
Hudaya mengaku anggaran hasil efisiensi keuangan daerah itu akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik.
"Pastinya untuk kepentingan umum, sesuai dengan Inpres 1/2025," katanya.
Baca juga: Anggaran perjalanan dinas Dishub Bogor jadi kendaraan operasional
