Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.
Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja kementerian dan program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya.
Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Senin, mengatakan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia.
"Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja," katanya.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan pada program prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta penciptaan lapangan kerja.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan negara, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Achmad menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu struktur kabinet yang besar dan kompleks.
Perampingan kementerian dan lembaga negara dapat menjadi solusi efisiensi yang lebih substansial.
"Kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit. Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada," katanya. .
Baca juga: Efisiensi dorong Kementerian Pariwisata perkuat kolaborasi
Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo pastikan kualitas proyek terjaga meski ada efisiensi
