Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 86,9 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) telah dihuni seiring rampungnya pembangunan hunian layak pada tahun 2024.
"Telah terhunisebanyak 86,9 persen dari seluruh rusunawa yang ada di Jakarta," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu.
Rusunawa merupakan bentuk penyediaan fasilitas hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Masyarakat yang menghuni rusunawa melakukan pembayaran sewa setiap bulan.
Baca juga: Menata impian di lorong kumuh
Baca juga: Rusunawa Jagakarsa Jakarta bagi warga berpenghasilan rendah
Merujuk data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, jumlah rusunawa yang sudah dibangun sampai tahun 2024 sebanyak 33.830 unit yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta.
Adapun total rusunawa di Jakarta yang sudah terhuni menjadi bagian dari capaian kinerja dan hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang disampaikan Pramono dalam laporannya.
Khusus untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, dia juga menyampaikan terkait menurunnya persentase lingkungan permukiman kumuh menjadi 6,46 persen.
Baca juga: Jakarta kaji relokasi warga di bantaran kali ke rusun
Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dengan total kawasan permukiman yang ditata seluas 1.813,15 hektar di enam wilayah administrasi.
LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas dan penugasan.
Penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
