Tiga Menteri dan 10 Gubernur Akan Hadiri Raker Gubernur FKD-MPU

Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Sedikitnya tiga Menteri dan 10 Gubernur akan menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke XVIII tahun 2018 di Provinsi Lampung pada 27-29 Maret 2018 yang akan datang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Hamartoni Ahadist saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin (12/03/2018) yang baru lalu.

Raker Gubernur FKD-MPU tersebut rencananya dilaksanakan di sebuah hotel di Lampung. Adapun Menteri yang diagendakan hadir yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara. Selain itu, sebanyak 10 gubernur yang hadir yaitu dari Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timut (NTT).

Pelaksanaan FKD-MPU berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor: 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU tahun 2014-2018.
 
Hamartoni menjelaskan pula bahwa untuk periode pertama, Lampung adalah Provinsi terakhir yang ditunjuk menjadi tuan rumah Raker Gubernur FKD-MPU.

"Untuk itu rapat (Senin, 12/3/2018, Red) membahas masalah persiapan penyambutan, kesiapan pendampingan dan hal-hal tehnisi lainnya, kemudian hari Rabu dilanjutkan pembahasan dengan Kabupaten/Kota sebagai salah satu partisipan yang berperan dalam meramaikan dan menyukseskan acara," ujar Hamartoni.
 
Rakergub kali ini akan mengusung tema "Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja sama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU".

Tiga Topik Pembahasan dan pokok permasalahan yang dibahas

Ada tiga Topik Pembahasan dan pokok permasalahan yang dibahas. Pertama Kerja sama penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kedua Penyediaan Informasi pangan dan pengendalian Inflasi Daerah. Lalu yang terakhir Pembentukkan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.  

"Point yang dibahas pada kunjungan itu masalah tema kegiatan, masalah sosial, masalah kejiwaan, masalah stress masyarakat di 10 provinsi tersebut ada tiga provinsi yang sangat menonjol DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hal itu yang menjadi fokus nanti bagaimana 10 Provinsi ini nantinya tersedia masalah masalah datanya. Ini yang menjadi tema kita 2018 ini. Kemudian kita juga akan membahas lebih detail lagi pada Pak Gubernur," ujar Hamartoni. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).