Rektor tantang IPB jadi etalase mangrove berbasis ekowisata

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Rektor Institut Pertanian Bogor Dr Arif Satria menantang Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata
(DKSHE) Fakultas Kehutanan perguruan tinggi itu mewujudkan adanya etalase IPB tentang pengelolaan mangrove berbasis dengan ekowisata.

"Hutan Pendidikan Gunung Walat 'kan etalase kehutanan kita, tapi di situ tidak ada mangrovenya," katanya di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Gunung Walat, adalah sebuah kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi, Jabar, yang selama ini menjadi hutan pendidikan dan penelitian bahwa
sivitas akademika IPB.

Saat membuka sarasehan bertema "Konservasi Mangrove Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan" dalam rangka memperingati Hari Lahan Basan
se-Dunia 2018, ia sangat mengharapkan hal itu bisa diwujudkan.

Arif Satria mengharapkan Ketua DKSHE Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB Dr Ir Nyoto Santoso bisa berfikir kapan dan di mana ada etalase IPB terkait pengelolaan mangrove berbasis ekowisata itu dapat diejawantahkan, misalnya di Jakarta bisa di mana dan sebagainya.

Ia mengemukakan baru saja bertemu dengan Gubernur DKI-Jakarta Anies Baswedan dengan usulan agar Ancol dapat dijadikan sebagai "IPB Maritime Centre".

Usulan itu bertujuan kemaritiman IPB harus muncul sehingga dirinya meminta tanah di Jakarta untuk dapat dibangun "IPB Maritime Centre" bekerja sama dengan Pemprov DKI.

"Supaya kita punya etalase yang bagus `showcase` untuk perikanan," katanya.

Sedangkan untuk "showcase" pertanian, pada pertemuan dirinya dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta juga sudah berkomitmen untuk memberikan bantuan anggaran guna membangun etalase kedaulatan pangan.

Dengan program-program di mana banyak etalse-etalase itu, selanjutnya dirinya tinggal mencari anggaran untuk membangun semua itu.

Arif berharap Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) bisa membantu mewujudkan ada satu daerah di mana ada etalase mangrove dan ekowisata.

"Dan itu, nanti yang mengelola adalah Fakultas Kehutanan IPB," katanya.

Sarasehan yang diikuti wakil pemerintah dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, KLHK, akademisi, LIPI, praktisi ekosistem mangrove, dan pegiat LSM bidang konservasi SDA dan lingkungan menghadirkan sejumlah narasumber.

Mereka di antaranya Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Joko Pramono dari Sub Direktorat Reboisasi KLHK, dan pakar mangrove dari IPB yakni Prof Hadi S Alikodra dan Prof Cecep Kusmana.

Ketua DKSHE Fahutan IPB Nyoto Santoso menjelaskan ekosistem mangrove yang ada saat ini dirasa belum memberikan fungsi dan manfaat maksimal.

Ekosistem mangrove juga mengalami berbagai tekanan dan kerusakan. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 5-6 persen hutan mangrove Indonesia hilang atau rusak setiap tahunnya.

Karena itu, tujuan sarasehan itu adalah untuk mengkaji perkembangan terkini kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia, menggali pemikiran-pemikiran pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan, dan merumuskan langkah-langkah konservasi ekosistem mangrove sebagai sistem penyangga kehidupan di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono dalam kesempatan itu menyatakan bahwa mengingat sangat penting dan strategisnya mangrove bagi kehidupan, pihaknya akan merancang pertemuan setelah sarasehan itu dengan parapihak terkait.

Selain para ilmuwan dan pakar, pihaknya juga akan mengundang dan melibatkan kepala daerah dari seluruh Indonesia agar terbangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pelestarian mangrove.