Upaya perusahaan terafiliasi Israel tarik simpati umat Muslim saat Ramadhan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah perusahaan multinasional yang terafiliasi dengan Israel kembali melakukan strategi pendekatan kepada komunitas Muslim selama bulan Ramadan, seperti menawarkan berbagai diskon, mensponsori acara keislaman, dan mengadakan buka puasa bersama dengan umat Islam.

Beberapa perusahaan multinasional telah menyalurkan dana ratusan juta rupiah untuk warga Palestina melalui lembaga filantropi Islam serta menjadi sponsor kegiatan keagamaan selama Ramadan.

Mereka juga mengalokasikan bantuan sebesar Rp1,5 miliar untuk Palestina dan menyediakan kode QR khusus bagi pelanggan yang ingin berdonasi untuk rakyat Palestina.

Namun, perusahaan-perusahaan ini termasuk dalam daftar yang direkomendasikan untuk diboikot oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan seruan solidaritas bagi Palestina serta ajakan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel selama Ramadan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel. Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, dalam acara "Taujihat Palestina: Membasuh Luka Palestina 2025" di Jakarta.

Prof Sudarnoto menyatakan bahwa upaya-upaya Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dan memblokade bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza masih berlangsung.

"Karena itu, boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel," ujarnya.

MUI juga menghargai upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, namun meminta agar mereka tidak menjalin hubungan dagang dengan Israel dalam bentuk apa pun.

"Jika memang mendukung Palestina, harus secara genuine tidak melakukan hubungan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun," tegas Prof Sudarnoto.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa boikot merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagaimana termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

"Fatwa itu menegaskan haram hukumnya mengonsumsi, membeli, dan memiliki produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel," ujarnya.

"Fatwa ini harus dikawal, dan MUI tidak pernah mencabutnya," pungkas Prof Sudarnoto.