Jakarta (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk meminta dukungan Komisi VI DPR RI terkait permohonan penyertaan modal negara atau PMN untuk tambahan setoran modal bagi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen.
"Dukungan-dukungan yang kami mohonkan dari Komisi VI DPR RI yaitu pertama, karena kami sempat menyampaikan permohonan PMN untuk tambahan setoran modal bagi Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen, karena memang ada perubahan kepemilikan," ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, Adhi Karya membutuhkan suntikan dana pemerintah (PMN) untuk meningkatkan kapasitas ekuitas perseroan.
Adhi Karya memiliki sasaran untuk memenuhi setoran ekuitas pada badan usaha jalan tol (BUJT) Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen, meningkatkan proporsi recurring income untuk menciptakan stabilitas pendapatan, dan mengurangi exposure risiko ketergantungan terhadap kontrak pemerintah.
Baca juga: Erick Thohir sebut BUMN jadi benteng ekonomi usai DPR setujui PMN Rp44,24 triliun pada 2025
Baca juga: Pelni dapat PMN Rp1,5 triliun untuk pembelian tiga unit kapal penumpang baru
Baca juga: KAI usulkan tambahan PMN Rp2 triliun untuk untuk pengadaan sarana KRL 2024
Dukungan yang dibutuhkan berikutnya terkait pencairan termin proyek LRT Jabodebek, yang mana Adhi Karya memiliki tagihan proyek LRT Jabodebek sebesar Rp2,1 triliun.
Jumlah tagihan proyek tersebut bernilai signifikan terhadap kelangsungan tingkat optimalisasi modal kerja Adhi Karya ke depan.
"Kami masih punya tagihan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi. Kami sudah bertemu juga dengan Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan sedang mencarikan polanya untuk ini," kata Entus.
Dukungan lainnya yang dibutuhkan terkait penjaminan pemerintah atas obligasi Adhi Karya.
Dengan tantangan yang dihadapi dalam proses refinancing/reprofiling utang jatuh tempo, penjaminan pemerintah dalam penerbitan surat utang akan membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen utang yang diterbitkan Adhi Karya.
