Depok (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah mengajukan dan mengkaji pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar di tahun 2021 - 2022 sehingga bisa dilaksanakan.
"Di bagian Ekonomi Setda Depok sudah pernah ada kajian untuk BUMD Pasar, waktu itu di 2021-2022 sudah ada rekomendasinya, yakni layak untuk dibuat BUMD Pasar, tinggal eksekusi," kata Ade di Depok, Kamis.
Ade mengatakan usulan BUMD Pasar ini juga diusulkan unit bisnis yakni pemenuhan bahan pangan yang bekerja sama dengan daerah lain penghasil pangan.
"Kami juga usulkan selain mengelola pasar rakyat, juga satu unit bisnis pemenuhan bahan pangan termasuk rantai pasokan, bekerja sama dengan daerah penghasil pangan di wilayah lain," ungkap Ade.
Ade mengatakan kajian BUMD Pasar sebenarnya tinggal dijalani oleh pemerintah kota. Di mana BUMD ini lingkup bisnis luas mulai dari hulu ke hilir.
"Kajian BUMD Pasar sebenarnya yang diajukan lalu lingkup lebih luas. Mulai hilir yakni pengelolaan pasar dan warung mitra di seluruh Kota Depok," ujarnya.
"Lalu sampai ke hulu bekerjasama dengan petani dan koperasi pangan di wilayah lain di Indonesia," katanya.
Dengan adanya BUMD Pasar ini lanjut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa Pemerintah Kota Depok mempunyai instrumen yang lebih kuat untuk mengkontrol harga pangan.
"Jadi Kota Depok tidak tergantung fluktuasi harga di pasar untuk komoditi yang sensitif terhadap inflasi," kata Ade.
Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang ancam tutup akses jembatan penyeberangan multiguna
Baca juga: Pemkot Bogor evaluasi kinerja empat BUMD pada kurun waktu 2021-2023
