Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung terhadap keberadaan dan peranan transmigran dalam pembangunan daerah, yang dilakukan pemerintahan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo menarik perhatian parlemen Daerah Ismimewa (DI) Yogyakarta.
Hal itu diwujudkan dengan mereka melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui lebih banyak keberadaan masyarakat transmigran di Lampung, dan memelajari sejarah transmigrasi yang berawal dari Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
"Kedatangan kami ke Lampung ingin bersilaturahim. Jika melihat data di Provinsi kami (Yogyakarta, red) orang Yogja di Lampung cukup banyak. Sejarah transmigrasi juga diawali dari Lampung," kata Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Komisi D DPRD DI Yogyakarta, Nur Sasmito, di Ruang Sungkai Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Rabu (10/1/2018).
Selain silaturahim, lanjut Nur, mereka ingin melihat keadaan di lapangan terhadap warga Yogyakarta yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung. "Kami ingin mengakrabkan, mendekatkan, dan tentu kita juga ingin tahu kabar dari warga kami di sini, sehingga kita bisa saling mengisi kekurangan dan saling bisa melipatgandakan potensi, baik dari Yogya maupun Lampung. Semoga orang Jawa mapun Yogja bisa membaur, dan tetap rendah hati," ucap Nur.
Nur juga megatakan bahwa Komisi D DPRD DI Yogyakarta ingin tahu seberapa efek ekonomi yang dihasilkan masyarakat transmigran dan kontribusinya terhadap sektor pertanian, perkebunan di Provinsi Lampung.
"Kami inginkan transmigran yang berasal dari Yogja dan Jawa benar-benar tidak membebani tetapi bisa mendinamisasi. Sehingga kemajuan bisa dinikmati antara warga asli dan warga transmigrasi," kata Nur.
Kebudayaan Jawa Di Provinsi Lampung
Dia juga menyebutkan, rombongannya tersebut ingin pula mengetahui bagaimana dinamika perkembangan kebudayaan Jawa di Provinsi Lampung.
"Apakah seni dan budaya dari daerah Jawa masih sering digunakan, karena pada dasarnya pada bagian komisi kami, selain urusan ketenagakerjaan juga menyangkut kebudayaan," ujar Nur lagi.
Seperti diketahui, terkait dengan efek ekonomi transmigran tersebut, ketika menghadiri acara pelantikan Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI) akhir Desember 2017 lalu, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa peranan anak-anak transmigran terutama di bidang pertanian di Lampung cukup besar.
Peranan tersebut bahkan membuat Lampung mampu menjadi lumbung pangan dan berhasil menjadi Provinsi keempat yang berhasil meningkatkan produksi padi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukman mengatakan, rombongan Komisi D DPRD DI Yogyakarta seusai kunjungannya ke Balai Keratun tersebut, langsung menuju Museum Nasional Ketransmigrasian yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Sejarah Transmigrasi Di Indonesia
Dalam sejarah, transmigrasi di Indonesia pertama kali dimulai pada Tahun 1905, yang dikenal dengan program kolonisasi, dengan penempatan pertama sejumlah 155 kepala keluarga (KK) transmigran yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah ke Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan.
"Museum itu merupakan lambang bahwa Lampung merupakan transmigrasi pertama di Indonesia dan meseum itu juga menjadikan Lampung menjadi salah satu daerah sebagai cikal bakal ketransmigrasian di Indonesia," kata Lukman.
Lukman menyebutkan pula bahwa Provinsi Lampung sendiri, tidak lagi menerima transmigrasi. Bahkan, sejak tahun 2007 Provinsi Lampung sudah melaksanakan program pengiriman transmigran ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
"Lahan kita sudah habis untuk menerima transmigrasi, sehingga kita sudah memrogramkan dan sudah pula menerima pendaftaran dari berbagai Kabupaten untuk masuk ke program tersebut. Sekarang sudah lebih kurang 50 Kepala Keluarga (KK) yang telah dikirimkan," ujar Lukman.
Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Khaidir Bujung mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi di Lampung dirancang menjadi pusat pertumbuhan seperti Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Mesuji dan Tulang Bawang yang dibiayai Pemerintah Pusat. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
