Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.
“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.
Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).
Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.
Baca juga: Menteri PKP lapor Presiden pertemuan soal biaya rumah murah
Baca juga: Menteri PKP: Bongkar pagar di PIK 1
Baca juga: Menteri PKP: Tak ada perumahan eksklusif
Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.
“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.
Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.
Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.
Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.
