Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkoordinasi soal usulan penerapan skema work from anywhere (WFA) bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN), guna mengurangi kepadatan lalu lintas di masa angkutan Lebaran 2025.
"Jelang Ramadhan, perayaan hari raya Nyepi, serta Idul Fitri, Kementerian Perhubungan mengusulkan penerapan WFA kepada beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)," kata Menhub sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.
Menhub menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Pusat Kementerian PANRB pada Selasa (18/2).
Dudy mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri yaitu pada 29 dan 31 Maret.
"Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran,” ujar Menhub.
Baca juga: Kemenko Kumham Imipas gelar apel pagi virtual perdana sesuaikan pola kerja baru
Menhub Dudy mengatakan, antisipasi perlu dilakukan karena pada pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, sejumlah masyarakat tidak melakukan perjalanan karena memilih untuk melakukannya pada momen Lebaran.
Namun untuk mengetahui potensi pergerakan masyarakat yang lebih tepat, saat ini sedang dilakukan survei secara menyeluruh.
“Kami sedang melakukan survei sehingga akan bisa menghitung lebih cermat berapa jumlah penumpang yang akan melakukan mudik saat Lebaran. Dari Kemenhub akan menghitung pergerakan untuk mengatur sarana moda transportasi yang perlu disiapkan,” tutur Menhub.
Adapun pertimbangan lainnya adalah musim pancaroba yang diperkirakan masih akan berlangsung pada saat Lebaran.
Ia mengatakan bahwa di Pelabuhan Merak, pada Maret hingga April diperkirakan masih musim pancaroba. Jika hujan, lanjut Menhub, ombak tinggi dan kapal tidak bisa bergerak.
"Jadi pertimbangannya bukan karena kemacetan saja. Hal-hal di luar kendali kami ini yang kami antisipasi. Jika cuaca tidak bagus, kami ada waktu mengurai pemudik,” sebut Menhub.
Baca juga: Komisi Yudisia terapkan WFA sehari dalam sepekan mulai Jumat ini untuk efisiensi
Seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Menhub menjelaskan Presiden sudah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai. Petunjuk Presiden itu diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.
Sejak Januari 2025 Menhub Dudy telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 termasuk membicarakan WFA.
Beberapa kementerian yang didatangi Menhub yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Perhubungan perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025.
Baca juga: Menko AHY sebut wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran
Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, Menhub Dudy mengharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.
Sementara itu, MenPANRB Rini Widyantini menyambut baik usulan WFA ini. Baginya, kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang.
“Kalau memang bisa terurai, tidak apa-apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah," kata MenPANRB.
"WFA-nya berapa persen kami akan atur. Nanti kami buat surat edaran. Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya,” tambah MenPANRB.
