Bekasi (Antara Megapolitan) - Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi dan pengamat transportasi Darmaningtyas mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, yang berencana melakukan pengadaan bajaj roda empat pada 2018.
"Kebijakan ini justru berpotensi memperparah kemacetan, sebab kalau beroda empat, larinya makin kencang, kalau setara dengan mobil saya khawatir malah menjadi kendaraan pribadi," katanya melalui sambungan telepon kepada wartawan di Bekasi, Rabu.
"Menurut dia, bajaj roda empat yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi melalui PT TVS King sebagai kendaraan angkutan lingkungan (Angling) bukan solusi yang tepat.
Dharmaningtyas mengatakan, seharusnya Pemerintah Kota Bekasi fokus pada upaya membangun sistem transportasi makro, salah satunya operasional Trans-Patriot sebagai role model dari sistem transportasi berbasis bus.
Untuk bajaj, kata dia, harusnya dibiarkan menjadi angling dengan kekhasan roda tiga yang sudah beroperasional di Kota Bekasi sejak awal 2017.
"Sebab bila meningkat jadi roda empat banyak hal yang harus dipikirkan. Pertama, laju kecepatan bajaj akan bertambah, bahkan menyerupai kendaraan pribadi. Bisa jadi bajaj pada akhirnya akan menjelma menjadi kendaraan pribadi yang dimiliki perseorangan," katanya.
Pihaknya juga mengkhawatirkan trayek bajaj di Kota Bekasi akan semakin meluas sebab spesifikasinya sudah mirip dengan kendaraan roda empat pada umumnya.
"Saya rasa pemerintah setempat harus memikirkan ide pengadakan bajaj roda empat di Kota Bekasi. Harusnya mereka membenahi sistem transportasi dalam kota yang sudah ada," katanya.
Wacana Bajaj Roda Empat Bekasi, Ini Kata Pengamat
Kamis, 14 Desember 2017 5:06 WIB
Kebijakan ini justru berpotensi memperparah kemacetan, sebab kalau beroda empat, larinya makin kencang,...