Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Pemerintah transisi Bangladesh berencana menggelar pemilu pada Desember tahun ini, menurut pejabat partai politik di negara itu pada Senin.
Delegasi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang dipimpin Sekretaris Jenderal Mirza Fakhrul Islam Alamgir, bertemu kepala pemerintah sementara Muhammad Yunus di ibu kota Dhaka untuk menyampaikan konsensus di antara partai-partai politik agar pemilu segera digelar.
"Pemerintah transisi telah meyakinkan kami untuk segera menyelenggarakan pemilu," kata Alamgir pada Senin.
Namun, Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi, yang memimpin pergolakan untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus lalu, menuntut reformasi besar-besaran.
Mereka menilai PM yang paling lama berkuasa di negara itu “memolitikkan” perubahan dalam pemerintahan, sehingga reformasi besar-besaran diperlukan untuk menutup kemungkinan munculnya rezim fasis di masa depan.
Pemerintahan transisi telah membentuk enam komisi untuk melaksanakan reformasi di enam bidang: konstitusi, sistem pemilihan umum, peradilan, sistem antikorupsi, administrasi publik, dan administrasi kepolisian.
Sumber: Anadolu
Baca juga: 60.000 warga Rohingya lari ke Bangladesh
Baca juga: Presiden Bangladesh akhiri pemerintahan PM Hasina
Baca juga: 500 tahanan di Bangladesh kabur saat terjadi kerusuhan pengunjuk rasa di penjara
