6.000 Guru Honor Murni Di Lampung Mendapat Tunjangan Rp14,7 Miliar

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Tengah) usai menjadi Inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2017, di Bandarlampung. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung/Dok).

Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi.

Bandarlampung (Antara Megapolitan) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggarkan Rp14,7 miliar untuk tunjangan guru honor murni SMA dan SMK negeri pada tahun anggaran 2017.

Setiap guru honor murni mendapat tunjangan Rp2,451 ribu per tahun yang dibayarkan per semester.

Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, pemberian tunjungan itu merupakan konsekuensi pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi.

"Sebenarnya sejak dulu tunjangan ini dibayarkan merata untuk guru honor murni mulai SD hingga SMA/SMK, namun dibagi rata per kabupaten. Namun karena kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, Pemprov fokus ke guru honor SMA/SMA negeri. Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat membayar guru honor yang menjadi kewenangannya," kata Gubernur Ridho, di Bandarlampung, Rabu (28/6/2017) yang baru lalu.

Gubernur Ridho mengharapkan para guru SD dan SMP yang selama ini mendapat tunjangan honor tidak berkecil hati. Pemprov Lampung, kata Ridho, akan menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk meneruskan tunjangan itu sesuai kemampuan APBD masing-masing.

Pemprov Lampung menargetkan seluruh guru honor yang berjumlah 17 ribu mendapat tunjangan pada tahun 2018. Gubernur Ridho berkomitmen memperjuangkannya pada pembahasan Rancangan APBD 2018 bersama DPRD Provinsi Lampung. "Jangan sampai nasib guru yang mengangkat harkat dan martabat bangsa, kalah dengan buruh yang mengangkat karung di pelabuhan," kata Ridho.

Masih Jauh Dari Ideal

Meskipun demikian, Gubernur menyadari bahwa tunjangan itu masih jauh dari ideal, karena buruh angkut di pelabuhan bisa berpenghasilan Rp1,8 juta per bulan. Untuk itu, pada APBD 2018, Pemprov akan memperjuangkan penambahan jumlah honor tersebut.

Di Lampung terdapat 225 SMA dan 99 SMK negeri yang kini menjadi tanggung jawab provinsi. Jumlah guru honor pun lebih banyak daripada guru PNS.

Gubernur berharap tunjungan itu dapat memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar kabupaten di provinsi Lampung. "Guru penerima tunjangan paling tidak mengabdi dua tahun dan belum mendapat tunjangan dan belum ikut sertifikasi," kata gubernur lagi.

Pemprov Lampung juga mengapresiasi para pendidik dan tenaga pendidik dengan mengalokasikan Rp3,9 miliar untuk seragam batik Lampung yang dibagikan kepada 26 ribu penerima, berupa bahan. Gubernur berharap batik tersebut menunjang penampilan para guru saat mengajar. (RLs/Humas/ANT/BPJ/MTh).