Karawang (Antara Megapolitan) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan gudang di jembatan timbang sebagai tempat menampung kelebihan muatan dikelola swasta.
"Saya usahakan ini dikelola oleh swasta, supaya lebih leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan," kata Budi usai peninjauan Jembatan Timbang Balonggandu di Karawang, Jabar, Kamis.
Selain itu, pengelolaan gudang jembatan timbang juga agar lebih profesional dan bisa menghemat APBN.
Setelah sebanyak 25 dari 141 jembatan timbang yang diserahkan ke pemerintah pusat, sembilan di antaranya akan dijadikan proyek percontohan dan akan dibangun gudang-gudang untuk menampung muatan yang berlebih.
Terkait hal itu, Budi tengah membahas mengenai skema pentarifan sewa gudang tersebut, baik dalam bentuk Permen atau peraturan lainnya.
"Ya sebenarnya kan kita mikirnya cair sekali. Aturan kita buat sebagai alat untuk mendisiplinkan, jadi kalo sewaktu-waktu kita ubah ya kita ubah apakah permen atau apa," ujarnya.
Pasalnya, kali ini kelebihan muatan dalam pengangkutan barang tidak lagi dikenakan denda, melainkan barang yang berlebih tersebut disimpan di gudang.
Pasalnya, sistem denda tersebut yang akan memperlebar praktik-praktik yang menyimpang, yaitu pungutan liar.
Namun, Budi tidak ingin memasang tarif setinggi-tingginya untuk sewa gudang tersebut, agar tidak menjadi beban bagi para pelaku usaha.
"Kita tidak mau membebani yang sebesar-besarnya. Yang penting tidak boleh boleh saja (mengangkut lebih). Kita tak menarik manfaat dari kesulitan orang lain, kita hanya disiplin enggak ada lagi 'argue' (debat) soal muatan. Kalau begitu nanti kayak PAD (pendapatan asli daerah) ada tarikan," tuturnya.
Budi menambahkan tarif tersebur juga tidak akan dijadikan sebagai penerimaan negara buman pajak (PNBP).
"Kita enggak akan dapat dana tambahan dari situ. Itu akan bias lagi. Intinya kita tidak ingin dapat uang tambahan karena kita sudah dapat APBN kok," imbuhnya.
Dia juga masih memberikan keringanan hingga Lebaran karena pengetatan pengawasa batu akan dilakukan setelah Lebaran.
"Kita 'trial' (percobaan) sampai Lebaran kita enggak akan ketat. Sambil menata orang, organisasi. Setelah lebaran kita perketat," katanya.
Budi mengaku optimistis bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan akan berjalan tanpa pengawasan ketat pun.
Namun, dia juga menegaskan bahwa pelaku usah harus memahami bahwa apabila pelanggaran itu tetap dilakukan maka pemerintah akan menanggung beban yang besar atas kerusakan jalan tersebut.
"Dan (memperbaiki jalan) itu pekerjaan yang sia-sia, enggak usah dikerjakan kalau kita mau disiplin," tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, sudah tersedia moda alternatif pengangkutan barang, yaitu Ro-Ro yang lebih pasti waktu kedatangannya, tidak menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan dan harganya lebih kompetitif karena disubsidi.
