DLH Jabar ingatkan target pengurangan sampah hingga 30 persen pada 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat mengingatkan pemerintah kota/kabupaten mengenai target pengurangan sampah hingga 30 persen pada tahun 2025.

Kepala DLH Jawa Barat Prima Mayaningtias di Kabupaten Bogor, Rabu, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) 2025 yang harus dicapai setiap pemerintah kota/kabupaten.

"Hal itu menjadi PR (pekerjaan rumah) kami untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk pengurangan 30 persen timbulan sampah pada 2025," ujar Prima.

Baca juga: DLH Jabar belum bisa pastikan pengoperasian TPPAS Lulut Nambo
Baca juga: Gubernur Jabar tugaskan DLH disiplinkan pihak pencemar Situ Siburuy

Ia menyebutkan produksi sampah di Jawa Barat saat ini mencapai 25 ribu ton per hari. Jumlah tersebut belum terkelola dengan baik karena sejauh ini pemerintah kota/kabupaten masih bertumpu pada tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) regional.

"Belum terkelola dengan baik pada konsep pengurangan, karena kami mencatat di hilirnya hampir 80-90 persen seluruhnya terbuang sampai di regional kami," ujarnya.

Ia mengemukakan beberapa permasalahan yang hingga kini masih masih dalam upaya penanganan yaitu besaran tipping fee atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah. Kemudian sarana prasarana hingga aspek kelembagaan yang tata kelolanya belum begitu baik.

Baca juga: DLH Jabar tunggu hasil laboratorium pemeriksaan air Kali Rasmi Bekasi

Prima berharap adanya komitmen yang cukup tinggi dari para pemangku kebijakan untuk menangani persoalan sampah secara menyeluruh.

"Jadi, masalah lingkungan itu khususnya sampah kalau sudah terjadi (peristiwa bencana) baru semua sadar. Jadi, sampai saat ini belum ada konsep yang preventif," kata Prima.

Menurut dia, komitmen tinggi para pemangku kepentingan itu juga berkaitan dengan porsi anggaran penanganan lingkungan yang masih minim jika dibandingkan sektor lainnya.

"Implikasinya adalah ke anggaran yang harus mencukupi untuk mengelola sampah. Memang perlu didorong oleh keputusan-keputusan politik, didorong dari atas," tuturnya.