Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meluncurkan aplikasi digital 'Bekasi Nyambung Bae' atau Bebunge versi 2.0 sebagai salah satu layanan terintegrasi lintas organisasi perangkat daerah di lingkup wilayah itu.
"Bubenge 2.0 kali ini, mencoba menghimpun berbagai aplikasi layanan digital yang ada di setiap dinas dalam satu wadah yang disebut super apps yaitu Bebunge atau Nyambung Bae," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Rabu.
Dia mengatakan Bebunge 2.0 memudahkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi milik Pemkab Bekasi dengan tujuan mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, informasi, hingga menanggapi layanan publik lain.
Baca juga: PKK Kabupaten Bekasi luncurkan aplikasi Si Lentik bantu pemerintah daerah
Baca juga: Diskominfo susun aplikasi digital peta informasi Kabupaten Bekasi
"Ini salah satu cara dan inovasi agar masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan banyaknya aplikasi yang tersebar di setiap dinas. Kini masyarakat cukup pakai satu aplikasi Bebunge saja yang dapat diunduh di smartphone," katanya.
Ia mengaku, saat ini Bebunge telah berjalan efektif dalam layanan aplikasi di Disnaker Kabupaten Bekasi, untuk pendaftaran kartu pencari kerja. Kerja serupa juga diharapkan dapat dioptimalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, untuk melayani PPDB daring serta berbagai layanan perangkat daerah lain.
"Saya akan instruksikan di tahun 2024 nanti agar semua perangkat daerah menggabungkan semua layanan digital ke aplikasi Bebunge dan ini bersifat wajib," katanya.
Dani juga menginstruksikan Diskominfosantik Kabupaten Bekasi,mengevaluasi dan melakukan pengecekan aplikasi yang sudah tidak lagi berfungsi untuk dihentikan. Hal tersebut untuk meminimalisir agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Pemkab Bekasi luncurkan aplikasi 'Sitangguh' respon cepat kebencanaan
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mengajak semua perangkat daerah meningkatkan eksistensi dan kompetensi dengan memanfaatkan teknologi digital dengan baik.
"Kalau kurang SDM dalam kompetensi tersebut, paling tidak kita bisa rekrut personel ASN maupun non-ASN yang punya kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam mengendalikan teknologi digital serta sistem informasi dalam pengelolaan media sosial. Ini menjadi kebutuhan kita sekarang sehingga bisa diniatkan sebagai bentuk tanggung jawab dan pelayanan publik berkualitas," kata dia.(KR-PRA)
