Bogor (Antara Megapolitan) - Sebanyak 8.723 keluarga di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan non-tunai yang disalurkan melalui BNI Digital Banking, Rabu.
Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menjelaskan bantuan sosial dan subsidi non-tunai merupakan tindak lanjut dari upaya pengentasan dan pengendalian kemiskinan oleh Pemerintah Pusat di seluruh Indonesia.
Menurutnya, perubahan metode penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai dilakukan karena mencegah terjadinya penyimpangan pada penggunaan bantuan. Ditemukan banyak yang menggunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan di masyarakat.
"Dari evaluasi yang dilakukan, diketahui tingkat kesejahteraan keluarga miskin tidak meningkat, justru menurun. Ini dikarenakan mereka tidak menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," kata Usmar.
Usmar menyebutkan, Pemerintah Pusat mencari solusi dengan mengubah metodologi penyaluran dari tunai menjadi non tunai. Melibatkan sejumlah Bank BUMN salah satunya BNI yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga miskin PKH.
Penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin atau kategori desil satu melalui program penerimaan manfaat keluarga melalui PKH. Sebelumnya bantuan diberikan secara tunai masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp300 ribu per triwulan.
"Kami tegaskan bahwa kebutuhan program untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kepala keluarga yang masuk kategori desil satu. Bantuan tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain," katanya.
Menurut Usmar, meski telah dipermudah, program PKH non tunai masih menemukan kendala, karena mayoritas keluarga miskin penerima bantuan gagap teknologi. Sehingga sulit untuk mengakses bantuan secara non tunai.
Ia mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk membantu keluarga penerima PKH. Selain PKH, ada bantuan untuk fisik melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, bidang ekonomi bantuan PKH, dan BPJS Kesehatan serta Jamkesda di bidang kesehatan.
"Keluarga miskin kategori desil satu ini mendapat intervensi langsung dari pemerintah," kata Usmar.
Usmar mengharapkan melalu program tersebut, strata keluarga miskin tersebut dapat meningkat. Sehingga agar penerima dapat mengakses bantuan secara non tunai diperlukan pendamping yang mendampingi para penerima sekaligus sosialisasi program PKH.
"Para penerima PKH ini mendapatkan nomor PIN. Bantuan dari pemerintah ditransfer ke pemilik PIN masing-masing," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran), Enong Maesyaroh menyebutkan, keluarga penerima manfaat PKH memperoleh kartu yang dilengkapi dengan nomor PIN.
"Tahap awal program ini, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan sosialisasi mengenai teknis program terbaru tersebut dan didampingi oleh para PKH.
"Setelah pendampingan diharapkan mereka bisa mandiri," katanya.
8.723 KPM Terima Bantuan PKH Non-Tunai
Kamis, 20 Oktober 2016 10:48 WIB
Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman. (ANTARA FOTO/M.Tohamaksun/Dok).
Keluarga miskin kategori desil satu ini mendapat intervensi langsung dari pemerintah.
