Ujian netralitas dan profesionalisme TNI-Polri pada Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemilu 2024 merupakan tantangan bagi partai politik dan kandidat untuk memperoleh kursi kepemimpinan di negeri ini. Pemilih pun punya tugas agar pilihannya mampu mewujudkan aspirasi mereka.

Ujian terberat sesungguhnya dipanggul oleh TNI dan Polri, untuk tidak menggunakan hak pilih dan tetap netral. Mereka harus tetap profesional dalam bertugas.

TNI dan Polri berdiri di atas semua pihak, memastikan stabilitas pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban umum tetap terjaga di tengah momentum yang penuh dengan kompetisi politik.

Adalah ujian tersendiri bagi Panglima TNI dan Kapolri karena di tengah tuntutan profesionalisme, situasi yang berkembang malah sebaliknya. Dalam tiga bulan terakhir, terjadi gesekan antara anggota TNI-Polri di daerah. Belum lama ini TNI-Polri di Merauke Papua Selatan. Sebelumnya gesekan di Kota Kupang NTT serta di Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Apakah gesekan anggota TNI-Polri di tingkat akar rumput ini sengaja diciptakan untuk melemahkan pertahanan dan pengamanan jelang Pemilu 2024? Siapa pun yang melakukan, tujuan ini dapat dibaca dengan mudah, mengingat TNI dan Polri adalah dua institusi yang memiliki persenjataan, personel, dan peralatan tempur lain.  

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyadari betul potensi bahayaoleh luapan-luapan kecil dari beberapa kasus itu. Panglima menegaskan soliditas dan sinergi TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pertahanan dan keamanan nasional. 

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan  soliditas dan sinergi TNI-Polri adalah kunci utama menjaga pertahanan, keamanan, ketertiban nasional, serta stabilitas politik. Kapolri menekankan antisipasi gesekan antara TNI-Polri. Karena, mencuat dugaan kejadian akhir-akhir ini ada yang sengaja mendesain untuk memecah TNI-Polri.

Soliditas dan sinergi TNI-Polri telah menciptakan sejarah. Terbukti, pada sejumlah perhelatan internasional seperti KTT G20 dapat terselenggara dengan lancar dan aman. Keberhasilan tersebut tampak akan berlanjut pada 2023 ini ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN. 

Yang terjadi sesungguhnya TNI/Polri sedang diuji profesionalismenya. Profesionalisme TNI/Polri berjalan di atas doktrin, organisasi, dan nilai-nilai yang membutuhkan kedisiplinan, kontrol, dan pengawasan. Profesionalisme bukan hal yang statis. Ia tumbuh dinamis dengan perkembangan zaman. 

Peran pimpinan tak kalah penting untuk menjaga profesionalitas seluruh jajaran TNI/Polri. Kedisiplinan tetap berpegang pada nilai profesionalisme, membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pimpinan.

Jika ditemukan pelanggaran, harus dilakukan penegakan etik sesuai peraturan. Jika terjadi pelanggaran hukum, pemimpin kesatuan, pemimpin organisasi atau organ khusus, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Polisi Militer (POM) berada di garda terdepan untuk menangani secara proporsional.

Bagaimanapun, TNI dan Polri merupakan profesi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keahlian dan di dalamnya terdapat kode etik yang berlaku. Panduan profesionalisme telah jelas mengenai apa yang harus dan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota.

Dalam berbagai survei menunjukkan bahwa TNI adalah lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Sudah seharusnya TNI menjaga kepercayaan tersebut dengan profesionalisme dan penuh tanggung jawab. Para pemimpin TNI, mulai dari panglima matra (darat, laut, dan udara), komandan, pembina, hingga kepala satuan kerja, dituntut membina pasukannya untuk tetap profesional dan penuh tanggung jawab.

Harus pula mempertajam fungsi dan tanggung jawab rantai komando. Tidak ada tindakan di luar komando dan koordinasi dari atas sampai bawah.

Demikian halnya dengan Polri yang telah mulai mengembalikan kepercayaan publik. Personel Polri tidak perlu terpancing atau berperilaku yang dapat memicu gesekan antara TNI-Polri. Jika terjadi gesekan, lakukan tindakan yang proporsional sesuai prosedur organisasi. Hal demikian untuk menghindari eskalasi provokasi.

Netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 tak hanya mandat konstitusi. Hak memilih mereka ditunda. Demikian pula, hasrat berpolitik pun ditahan karena dalam berpolitik pasti ada keberpihakan terhadap salah satu kontestan pemilu yang dapat mengganggu objektivitas dalam menjalankan mandat.

Membangun soliditas dan sinergi dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting pembangunan, apalagi unsur TNI-Polri sebagai pertahanan dan keamanan negara.

Kesatuan dan persatuan adalah prasyarat utama. Sinergi seluruh elemen bangsa mengantarkan kita mampu mengolah potensi unggulan nasional untuk membangun pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan tangguh guna mendukung Indonesia Maju Indonesia Emas 2045.

*) Ngasiman Djoyonegoro adalah pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Rektor Institute Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta