Istanbul (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) Tinggi Madagaskar mengundang pimpinan Pusat Administrasi Personel Angkatan Darat (CAPSAT), Kolonel Michael Randrianirina, untuk melaksanakan fungsi kepala negara.
Dalam pernyataan resminya, pada Selasa (14/10), pengadilan tertinggi di negara kepulauan Samudra Hindia itu menyatakan bahwa jabatan negara itu kini “kosong”, setelah unsur CAPSAT yang dipimpin Randrianirina memasuki Istana Kepresidenan Ambohitsorohitra di ibu kota Antananarivo pada Selasa dan mengumumkan mereka telah mengambil alih kekuasaan.
Pengadilan meminta Randrianirina untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 60 hari sejak keputusan tersebut, merujuk pada Pasal 53 Konstitusi Madagaskar yang mewajibkan pemilu dalam waktu 30 hingga 60 hari setelah Mahkamah Konstitusi Tinggi menyatakan jabatan presiden kosong.
Mahkamah juga menyatakan bahwa Presiden Andry Rajoelina tidak dapat memenuhi tugasnya karena dia "tidak ada dan tidak dapat berada" di dalam negeri, yang merupakan sebagai pengabaian kekuasaan secara pasif.
Baca juga: Presiden Madagaskar dikabarkan melarikan diri ke Prancis di tengah protes besar
Sebelumnya pada hari yang sama, pihak militer mengumumkan bahwa jabatan kepresidenan akan dijalankan secara kolektif oleh para perwira mereka.
Periode transisi akan berlangsung selama dua tahun dan akan mencakup referendum untuk pembentukan konstitusi baru.
Lima lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi Tinggi, Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen, Senat, Dewan Tinggi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung, telah ditangguhkan. Sementara itu, Majelis Nasional tetap aktif.
Sebelumnya, Presiden Rajoelina membubarkan parlemen setelah berminggu-minggu aksi protes anti-pemerintah yang meluas di seluruh negeri. Ia menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan membuka ruang bagi generasi muda.
Namun, parlemen bersidang dan mengesahkan mosi pemakzulan terhadap sang presiden.
Baca juga: Presiden Madagaskar tuding terjadi upaya kudeta di tengah protes besar anti-pemerintah
Ketua Southern African Development Community (SADC), Peter Mutharika, pada Selasa menyerukan penahanan diri, penghormatan terhadap supremasi hukum, pemerintahan konstitusional, dan dialog konstruktif di Madagaskar.
“Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi pemulihan ketertiban secara dini dan mengakhiri krisis di Madagaskar, badan SADC siap bekerja sama erat dengan otoritas nasional dan mitra regional untuk memfasilitasi dialog dan mendukung upaya pemulihan normalitas kelembagaan dan kohesi nasional,” katanya.
Maharika yang juga merupakan Presiden Malawi menambahkan bahwa blok regional tersebut akan mengirimkan panel penasehat senior untuk melakukan misi pencari fakta dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog di Madagaskar.
Adapun sejak 25 September, Presiden Rajoelina menghadapi gelombang protes yang dipimpin oleh kaum muda terkait krisis air bersih dan listrik yang parah, serta dugaan korupsi. Aksi-aksi ini dengan cepat meningkat menjadi tuntutan agar ia mundur dari jabatan.
Pada Senin (13/10), Rajoelina menyatakan bahwa dirinya tengah berlindung di tempat yang aman setelah mengalami percobaan pembunuhan. Ia dilaporkan telah dievakuasi ke Prancis menggunakan pesawat militer, menyusul sebuah “kesepakatan” dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Sumber: Anadolu
