Indonesia masih kekurangan hampir setengah juta pustakawan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebutkan Indonesia masih kekurangan pustakawan sebanyak 439.680 orang di semua jenis perpustakaan.

"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," ujar Syarif dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Syarif mengatakan kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Perpusnas, kata dia, telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan pada tahun 2022 untuk 31 instansi dengan jumlah kebutuhan seluruhnya untuk 4.344 pejabat fungsional pustakawan.

Baca juga: Pustakawan UI terus bangun profesionalisme dengan sertifikasi kompetensi

"Pelaksanaan inpassing pada periode 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia," kata dia.

Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai.

"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi maka kepercayaan masyarakat meningkat, karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan serta pustakawan kompeten dan profesional," kata dia.

Menanggapi kekurangan pustakawan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.

Baca juga: Pustakawan UI didorong kembangkan diri jadi kreator konten

"Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.

Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang, yang mengatakan bahwa sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun.

"Sehingga kompetensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek dan diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," kata dia.

Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, ia meminta adanya alokasi anggaran agar pengelola perpustakaan memiliki penghasilan yang lebih layak.

Baca juga: Pustakawan dituntut bisa jadi peneliti untuk bantu pemustaka

"Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran sehingga mereka memperoleh penghasilan yang layak," kata dia.