Pemkot Bogor susun buku laporan pertanggungjawaban anggaran ke DPRD

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor menyusun buku kecil laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran 2022 yang akan diserahkan kepada DPRD Kota Bogor untuk meringkas catatan rangkaian kegiatan setahun lalu. 

Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah saat membuka Penyusunan buku kecil LKPJ Tahun Anggaran 2022 di Lorin Sentul Hotel, Kabupaten Bogor, Senin, berpesan kepada perangkat daerah untuk mengecek kembali detail angka dan data agar tidak berbeda serta menggunakan juga data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pegangan. 

“Ini pekerjaan berulang namun tetap harus fokus, cermat, detail dan konsen. Substansinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, harus sama antara penyusun di perangkat daerah maupun yang mengoreksi," kata dia. 

Syarifah berharap penyusun dapat menggunakan waktu seefisien mungkin agar buku kecilnya bisa terlaksana dan bisa selesai dalam waktu kurang dari satu minggu.

Penyusunan Buku Kecil LKPJ Tahun 2022  berlangsung selama dua hari, 13 - 14 Maret 2023.

Sebelumnya Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan rangkaian kegiatan guna mendukung penyusunan LKPJ Tahun 2022, di antaranya membuat SK tim penyusun LKPJ pada Desember tahun 2022, rapat-rapat pembahasan pada bulan yang sama,  rapat persiapan dilaksanakan pada Januari 2023 dan asistensi pada 6-7 Maret 2023.

Kegiatan penyusunan buku diikuti 13 perangkat daerah yang membawahi program prioritas Pemerintah Kota Bogor, di antaranya RSUD, Bapenda, Dinkes, Dishub dan Bappeda. 

Pada tahun 2022, APBD Kota Bogor mengalami kenaikan sekitar Rp500 miliar dalam anggaran perubahan, sehingga nilai yang sebelumnya Rp2,5 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun. Kenaikan ini bersumber dari dana transfer daerah sebesar Rp350 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp150 miliar.

Sekda menjelaskan secara garis besar ada tiga hal dalam LKPJ, salah satunya indikator kinerja, baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Data yang dipegang harus dipastikan sinkron dan sama serta apaian prestasi menjadi hal penting lain yang ada dalam penyusunan. 

Syarifah berharap agar LKPJ bisa menjadi ringkasan yang bisa dibaca oleh DPRD sekaligus  bisa menjadi ringkasan yang bisa disampaikan juga ke publik. 

LKPJ merupakan satu dari tiga laporan yang disampaikan. Dua lainnya adalah LPPD disampaikan kepada Pemprov untuk diteruskan kepada Kemendagri dan ELPPD sebagai laporan kepada publik. 

“Khusus LKPJ disampaikan kepada DPRD Kota Bogor,” kata Syarifah. 

Baca juga: Pemkot Bogor resmikan "Lawang Rangga Gading" sebagai sentra kuliner Suryakencana Baru

Baca juga: Pemkot Bogor jembatani 12 anak stunting dapat bantuan makanan tambahan dari mal