Belajar perencanaan logistik pemilu dari KPU Depok

Depok (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan KPU Kota Depok, Jawa Barat, meraih penghargaan peringkat pertama kategori perencanaan terbaik logistik Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota. KPU Depok dinilai telah mempersiapkan dengan matang penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Plakat penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan diterima oleh Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di hadapan sekitar 1.200 orang peserta Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024, di Bogor, 27-29 September 2022.

Logistik pemilu berupa surat suara dan lain-lain merupakan salah satu instrumen penting tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak boleh dianggap remeh dalam proses demokrasi lima tahunan.

Pada rakor, KPU RI menyerahkan daftar isian kepada KPU kabupaten/kota untuk menjawab berbagai persoalan logistik, soal gudang, pemetaan perlengkapan TPS dan lainnya.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengatakan pengerjaan isian dilakukan oleh Sekretaris KPU Kota Depok dengan  serius, rinci dan detail, sesuai dengan kebutuhan,  tidak mengira-ngira.

Baca juga: KPU Depok lakukan verifikasi faktual sembilan parpol secara "door to door"

Contohnya, daftar isian logistik pemilu 2024 mengenai luas gudang yang dibutuhkan, maka harus diisi dengan menghitung ukuran dan jumlah kotak suara, sehingga  akan diketahui luas gudang yang diperlukan.  Begitu juga pengisian tentang logistik lainnya yang ditanyakan KPU RI, KPU Depok mengisi dengan secara rinci. 

Pengisian logistik  KPU Kota Depok  yang dilakukan secara rinci, detail dan serius  tersebut mendapat penghargaan dari KPU RI sebagai KPU tingkat Kabupaten/kota dengan perencanaan logistik terbaik.

Selain penghargaan tersebut, KPU Kota Depok juga mendapat penghargaan dalam pengelolaan logistik terbaik untuk tingkat Jawa Barat saat pelaksanaan kontestasi Pilkada Depok 2020.

Pilkada Depok 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Saat itu KPU Kota Depok megeluarkan kebijakan untuk mempermudah penyelenggaraan pilkada, yakni  pelipatan surat suara dilakukan langsung di pabrik, karena tidak mungkin mengumpulkan ratusan orang dalam satu tempat di gudang untuk melipat surat suara di masa pandemi COVID-19.

Kebijakan KPU Kota Depok membuat pelipatan surat suara dilakukan langsung di pabrik. Hal ini kemudian diadopsi dalam pemilu 2024 mendatang seperti diungkapkan  Ketua Divisi Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat bahwa logistik pemilu 2024 akan dilakukan pelipatan surat suara di pabrik.

Jadi, KPU Kota Depok selama pelaksanaan pilkada serentak 2020,  tidak menghadapi masalah dengan logistik. Tidak ada kekurangan surat suara atau logistik terkena banjir di gudang, karena hal-hal tersebut sudah diantisipasi sebelumnya.

Baca juga: KPU Depok sosialisasikan tahapan pemilu 2024 ke perangkat daerah

Penghargaan yang diperoleh baik dari KPU RI maupun KPU Jawa Barat tersebut telah memotivasi KPU Depok untuk lebih meningkatkan kinerja, memaksimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Nana Shobarna mengatakan bahwa mendapatkan penghargaan bukanlah menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Bekerja dengan semaksimal mungkin itulah yang utama untuk dilakukan. Jika  di tengah jalan mendapatkan penghargaan itu, adalah bonus.

"Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pada masa yang akan datang, terutama dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang," katanya.

Dengan perencanaan yang baik mengenai logistik di KPU Kota Kota Depok tersebut, telah membuat KPU Kota Bandung tertarik untuk melakukan studi banding mengenai pengelolaan logistik yang baik.


Logistik pemilu

Logistik pemilu  terdiri atas perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan itu berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan alat untuk mencoblos pilihan, serta dukungan perlengkapan lainnya berupa sampul kertas, tanda pengenal petugas keamanan, dan tanda pengenal saksi.

Selain itu, ada juga karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan harus tersedia dengan tepat.

Oleh karena itu, logistik Pemilu harus dikelola secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, berharap KPU di daerah dapat segera mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil di lapangan terkait logistik Pemilu Tahun 2024 yang akan datang.

Karena Pemilu sejatinya adalah kontestasi demokrasi, mencari dan memilih pemimpin dengan mekanisme pemberian hak suara oleh para pemilih yang terdokumentasi melalui logistik.

Mekanisme memilih ini terekam dan teradministrasikan melalui surat suara. Jadi, logistik surat suara pemilu memiliki peran yang penting dalam suksesi kontestasi, selain  instrumen logistik yang lain.

Baca juga: KPU Depok tetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan 1.270.466 orang

Untuk itu, sejak awal Ketua KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pemilu 2024 dengan standar operasional prosedur 'just in time' , yakni  sistem operasi manajemen dimana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas, dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya, untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Dengan mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas serta efektif dan efisien.

Harapannya,  pelaksanaan pemilu ke depan tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik. Hal ini dilakukan setelah melakukan evaluasi kegiatan logistik pada pemilu terakhir tahun 2019 dan pilkada Depok 2020.

Logistik instrumen yang penting, karena dalam proses memilih pemimpin dari suara berubah menjadi kursi terdistribusi melalui logistik. Suara pemilih terekam melalui logistik surat suara.

Untuk itu, merencanakan dan mengelola logistik secara baik menjadi penting, karena proses tahapan mulai dari awal sampai akhir semua terekam terdokumentasikan di logistik, ada formulir c1, kotak suara, surat suara dan lainnya.

Logistik pemilu mulai dari membuat TPS, pemungutan suara sampai hasilnya,  selalu dikawal  polisi, karena suara rakyat ada di logistik. Jadi logistik pemilu menjadi unsur penting dalam menegakkan demokrasi.