Bupati Bekasi lantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai tahap awal rencana perombakan struktur sekaligus bagian dari upaya reformasi birokrasi di daerah itu.

"Setelah sekian purnama, akhirnya kami bisa melakukan rotasi mutasi. Untuk gelombang pertama baru lima namun ini menjadi momentum rotasi berikutnya. Besok sudah langsung kami ajukan untuk rotasi gelombang berikutnya," kata Dani usai pelantikan di Gedung Bupati Bekasi, Senin.

Kelima pejabat yang dilantik yakni Jaoharul Alam sebagai Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan Yana Suyatna sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian Suhup yang dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Sutia Resmulyawan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Dani mengaku telah memberi instruksi khusus kepada kelima pejabat baru ini. Kepala Dinas Ketenagakerjaan ditugaskan melanjutkan program penanggulangan pengangguran dan optimalisasi CSR.

"Dinas Penanaman Modal harus menjaga rangking satu realisasi investasi dan juga menjaga penyerapan tenaga kerja," katanya.

Sedangkan asisten daerah diinstruksikan untuk mengawal perwujudan kota pintar dan reformasi birokrasi. Kepala Dinas Perhubungan juga telah diinstruksikan untuk memberi perhatian penuh pada penertiban uji KIR yang kerap dikeluhkan warga.

"Ada juga rencana provinsi untuk membangun terminal baru A agar dikawal oleh Dishub. Kemudian untuk staf ahli, nanti para staf ahli menjadi anggota tetap tim percepatan pembangunan," ucap dia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Abdillah Majid mengatakan pelantikan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri serta rekomendasi dari Komite ASN.

"Dari delapan usulan kami, ada yang tidak disetujui antara lain jabatan Kadisdukcapil dan Kadisdik mengingat ada moratorium dari pemerintah pusat," katanya.

Pemkab Bekasi setelah pelantikan ini akan langsung melayangkan surat permohonan rotasi pejabat gelombang kedua mengingat masih ada sedikitnya 112 jabatan kosong di lingkup pemerintah daerah, 12 pejabat eselon dua serta 100 pejabat eselon tiga dan empat.

"Pengajuan rotasi kedua langsung kami kirimkan ke Mendagri melalui gubernur. Karena prosesnya lumayan panjang jadi kami akan segerakan kirimkan," katanya.

Pengisian jabatan tersebut dinilai penting dalam upaya optimalisasi roda pemerintahan sebab tidak sedikit program yang terhambat karena tidak ada pejabat yang berwenang. Alhasil, program tersebut pun tidak bisa dinikmati masyarakat.