Pengadilan Negeri Subang kini punya pejabat Wakil Ketua yang kosong sejak 2020

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Subang Dr Ardhi Wijayanto SH MHum (ketiga kiri) seusai pelantikan pada Jumat (22/10/2021) (ANTARA/HO/Pemkab Subang)

Alih tugas Ardhi sejak 2018 terhitung cepat dan berpindah antarprovinsi.

Kota Bogor (ANTARA) - Pengadilan Negeri Kelas 1B Subang, Jawa Barat, kini mempunyai pejabat Wakil Ketua setelah kosong sejak 2020, dengan adanya pelantikan Dr Ardhi Wijayanto SH MHum pada jabatan itu sejak Jumat (22/10) kemarin.

Ardhi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang Agus Hamzah, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Subang, Sabtu.

Agung menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Subang setrtùejak 2020.

Baca juga: Bupati Subang bangun pondasi infrastruktur jalan agar tahan lama

Ardhi Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sejak 1 Februari 2021. Baru menjabat delapan bulan di Sampit, dia dimutasi ke Subang.

Alih tugas Ardhi sejak 2018 terhitung cepat dan berpindah antarprovinsi.

Sebelum bertugas di Sampit, Ardhi menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Pandeglang, Banten sejak Oktober 2019-Februari 2021, dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada September 2018-Oktober 2019.

Baca juga: Bupati Subang upayakan pemukiman warga miskin melalui Program TORA

Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Subang Ardhi Wijayanto, dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Negeri I Wayan Sumertayasa, Kepala Kepolisian Resor AKBP Sumarni, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tommi Hendri, dan Kadiskominfo Mas Indra Subhan.

Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Subang itu berselang beberapa hari setelah penandatanganan nota kesepahaman Sistem Lintas Informasi dan Pengawasan Elektronik Terpadu, antara Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, dan Lembaga Pemasyarakatan di Subang.

Baca juga: Pemkab Subang gandeng sejumlah perusahaan tingkatkan kompetensi calon naker

Sistem Lintas Informasi dan Pengawasan Elektronik Terpadu merupakan bentuk koordinasi dan sinergi yang dibangun oleh empat instansi terkait penegakan hukum, sebagai wujud dari inovasi dalam pelayanan publik.