Pemkab Sukabumi Mencabut Status Darurat Kekeringan

Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, mencabut status kekeringan, karena saat ini hujan yang turun di wilayahnya sudah merata dan daerah yang terdampak kekeringan sudah berkurang.

"Pemkab mencabut status tersebut pada 19 November 2015 yang awalnya status darurat itu berlaku hingga akhir bulan ini. Tapi, karena curah hujan cukup tinggi sehingga kami memutuskan mencabut status itu," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Usman Susilo kepada Antara di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, setelah dicabutnya status darurat kekeringan tersebut, pihaknya saat ini tengah menyiapkan penetapan status darurat bencana longsor dan banjir.

Usman mengatakan penetapan tersebut karena curah hujan saat ini cukup tinggi bahkan hampir terjadi setiap hari.

Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Sukabumi yang merupakan daerah rawan bencana longsor dan banjir penetapan status ini sangat penting untuk mempercepat proses penanggulangan dengan tujuan meminimalisasikan dampak baik harta maupun jiwa.

Data BPBD menyebutkan bencana longsor dengan intensitas kecil sudah terjadi di beberapa kecamatan yang menyebabkan beberapa rumah rusak sedang dan ringan.

Usman menambahkan dari hasil pantauan dan pemetaan pihaknya sudah ada puluhan rumah yang terancam longsor.

"Maka dari itu, kami mengimbau warga untuk selalu waspada khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana baik longsor maupun banjir mengingat curah hujan cukup tinggi dalam sepekan terakhir ini," tambahnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sukabumi Irwan Fajar mengatakan dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh pihaknya hampir seluruh kecamatan masuk dalam zona rawan bencana longsor, namun yang membedakan hanya tingkat kerawanannya saja.

Selain itu, untuk mempercepat proses penanggulangan khususnya antisipasi terjadi bencana itu, pihaknya sata ini masih menunggu bantuan alat early warning system longsor dari pemerintah pusat. "Informasinya pemerintah pusat akan membantu dua hingga tiga unit alat sistem peringatan dini bencana ini, yang akan dipasang di lokasi-lokasi paling rawan terjadi bencana," katanya.