Kemenkeu: Progres vaksinasi rendah pengaruhi pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tingkat vaksinasi COVID-19 yang relatif rendah di negara berkembang berpotensi memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan.

“Pandemi memberikan ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap ekonomi. Kita belajar bahwa akselerasi vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian kasus,” kata Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu.

Pemulihan ekonomi yang terjadi secara tidak merata atau uneven recovery antara lain disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.

Banyak negara berkembang yang mengalami penurunan proyeksi terutama akibat pemberlakuan restriksi lebih ketat di tengah penyebaran varian Delta.

Beberapa negara yang mendapat revisi ke bawah antara lain India turun 3 persen dari proyeksi awal, Malaysia turun 1,8 persen dari proyeksi awal, Filipina turun 1,5 persen dari proyeksi awal, Thailand turun 0,5 persen dari proyeksi awal.

Sementara ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun ini diproyeksikan oleh IMF turun 0,4 persen menjadi 3,9 persen dari sebelumnya 4,3 persen.

Di sisi lain, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi sejalan dengan perluasan reopening, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif.
Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat naik 0,6 persen dari proyeksi awal, Zona Euro naik 0,2 persen dari proyeksi awal, dan Korea Selatan naik 0,7 persen dari proyeksi awal.

Febrio menuturkan di level global terutama para pimpinan dunia seperti dalam forum G20 menggunakan seluruh upaya untuk mengatasi eskalasi gelombang baru COVID-19 akibat varian Delta.

Hal tersebut dilakukan dengan menjamin akses vaksin yang merata ke seluruh negara serta memastikan ketersediaan dana untuk memberikan stimulus baik di bidang kesehatan maupun perlindungan sosial.

Febrio menyatakan Indonesia sendiri saat ini menargetkan untuk mendorong vaksinasi harian di tingkat 1,5 juta dosis dan akan terus ditingkatkan secara gradual.
Per 27 Juli 2021, total kumulatif vaksin yang telah diberikan pada masyarakat mencapai 63,94 juta dosis.

Pemerintah turut memastikan jumlah vaksin terus tersedia agar percepatan vaksinasi dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Tak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level IV hingga 2 Agustus 2021 guna tetap mengendalikan pandemi yang saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan kasus.

Febrio mengatakan melalui kebijakan pengetatan dan berbagai upaya di bidang kesehatan maka Indonesia diharapkan dapat mengatasi lonjakan pandemi sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

“APBN turut hadir memberi perluasan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM yang diiringi upaya percepatan penyalurannya,” tegasnya.