Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan membatasi jumlah delegasi yang akan mendampingi para menteri dan pemimpin asing dalam Olimpiade Tokyo sebagai upaya meminimalisir penularan COVID-19.
Jumlah staf pendamping akan dibatasi maksimal 11 orang per kepala negara, sedangkan delegasi tingkat kabinet dibatasi paling banyak lima orang, demikian laporan kantor berita Kyodo seperti dikutip Reuters, Minggu.
Baca juga: Kirab obor Olimpiade bulan ini kemungkinan digelar tanpa penonton
Para tamu VIP juga akan diminta menjalani tes COVID-19 dalam kurun waktu 72 jam sebelum terbang ke Jepang dan akan dites ulang pada saat kedatangan.
Sebelumnya, harian Sankei melaporkan bahwa pemerintah Jepang juga tengah mempertimbangkan membatasi jumlah penonton Olimpiade Tokyo hingga 50 persen dari kapasitas stadion karena kekhawatiran risiko yang ditimbulkan akibat penularan COVID-19.
Baca juga: 42 jam menggaet investasi mobil listrik di negeri Jepang
Meski jumlah kasus akibat virus corona di Jepang relatif lebih rendah ketimbang negara lain seperti Amerika Serikat, beberapa wilayah termasuk Tokyo masih menetapkan status darurat COVID-19 sehubungan dengan munculnya gelombang ketiga pandemi di negara tersebut.
Menurut berbagai laporan, Jepang telah memutuskan menggelar Olimpiade tanpa penonton dari luar negeri, tetapi Presiden Komite Penyelenggara Tokyo 2020 Seiko Hashimoto mengatakan belum ada keputusan yang diambil. Keputusan terkait penonton akan ditetapkan akhir Maret nanti.
Baca juga: Berulang tahun saat pandemi, Kaisar Jepang harapkan masa depan yang cerah
Panitia telah berulang kali berbicara tentang tekad mereka menggelar Olimpiade tahun ini dengan segala cara, meskipun dukungan publik rendah.
Olimpiade Tokyo yang tertunda satu tahun akibat pandemi COVID-19 dijadwal ulang menjadi 23 Juli-8 Agustus.
