Sekda Kota Bogor: RAPBD 2021 defisit setelah ada pembahasan di Komisi DPRD

Bogor (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah menyatakan Raperda APBD Kota Bogor tahun 2021 saat disampaikan Wali Kota Bogor ke DPRD posisi pendapatan dan belanjannya sudah seimbang, dan kalau ada defisit Rp200 miliar pada belanja diperkirakan setelah ada pembahasan di Komisi DPRD.

Syarifah Sofiah mengatakan hal itu di Kota Bogor, Senin, ketika ditanya perihal adanya defisit angka belanja sekitar Rp200 miliar pada Raperda APBD Kota Bogor tahun 2021.

"Raperda APBD tahun 2021, pada saat disampaikan ke DPRD, posisi pendapatan dan belanja sudah seimbang. Posisinya sudah nol, tidak ada defisit," katanya.

Baca juga: DPRD Kota Bogor segera bahas RAPBD tahun 2021
Baca juga: RAPBD Kota Bogor 2021 tanggap dan adaptif terhadap penanganan COVID-19

Menurut dia, kalau ada defisit angka belanja sampai sekitar Rp200 miliar, itu mungkin setelah adanya pembahasan di Komisi-komisi di DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD). "Mungkin saja ada pembahasan baru, karena DPRD juga ada kegiatan," katannya.

Setelah pembahasan di Komisi-komisi dengan OPD selesai, nantinya akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor. "Nanti pada pembahasan Antara Banggar dan TAPD, baru kita tahu," katanya.

Syarifah menegaskan, pada pembahasan antara Banggar dan TAPD, tidak bisa ada defisit lagi, tapi harus seimbang.

"Untuk bisa seimbang atau nol, maka solusinya adalah dilakukan pengurangan program, pengalihan atau pencoretan program di OPD-OPD," katanya.

Baca juga: DPRD: Pemkot Bogor belum sampaikan Raperda APBD tahun 2021

Menurut dia, TAPD akan mencermati program-program yang ada dan dipertimbangkan, mana yang bisa dialihkan, dikurangi, atau dicoret.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya, saat menyampaikan Raperda Kota Bogor tahun 2021 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (9/11), mengatakan, RAPBD Kota Bogor tahun 2021, estimasi pendapatannya Rp2,2 triliun, yakni adaptif sesuai dengan perkiraan bahwa tahun 2021 kondisi perekonomian nasional masih terdampak COVID-19.

Menurut Bima, dari Rp2,2 triliun itu komposisinya adalah sekitar Rp936 miliar dari pendapatan asli daerah (PAD) serta Rp1,2 triliun dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Sedangkan pada bagian belanja, Bima Arya menyampaikan, estimasi sekitar Rp2,4 triliun. Estimasi belanja itu fokus kepada lima program prioritas sebagai stimulan untuk bangkit dari pandemi COVID-19.

Itu, artinya masih ada defisit pada target belanja, sekitar Rp200 miliar.