Pembangunan 'underpass' Dewi Sartika Depok segera dilanjutkan pada 2021

Depok (ANTARA) - Rencana pembangunan 'underpass' (jalan tembus di bawah permukaan tanah) di perlintasan rel kereta api Jalan Dewi Sartika Kota Depok, Jawa Barat, yang tertunda karena COVID-19  segera dilanjutkan pada 2021.

"Harusnya pelaksanaan tahun 2020 ini sudah dilakukan, namun karena kondisi COVID-19, pembebasan lahannya tertunda. Fisiknya juga tertunda. Seharusnya di perubahan sudah dilakukan juga lelang fisik. Ternyata juga tidak bisa dilakukan," kata mantan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono di Depok, Minggu.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur dominasi usulan bantuan Depok ke Gubernur pada 2021

Imam menjelaskan pembangunan 'underpass' di Jalan Dewi Sartika merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Karena saya sudah mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Depok , tidak memantau lagi. Namun Insya Allah 2021 akan dilaksanakan pembangunan (underpass)," kata Imam Budi Hartono.

Sebelumnya ketika Imam menjadi ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat sudah ada kesepakatan pembebasan lahan dari pemerintah Kota dan pembangunan fisik underpass dari Pemprov Jawa Barat.

Baca juga: Sekda berharap pembangunan di Depok jadi percontohan di Indonesia

Saat itu katanya dirinya mendorong pelaksanaan pembangunan underpass dikerjakan untuk mengatasi kemacetan di Jalan Dewi Sartika.

"Karena kena Refocusing COVID-19 jadi ditunda. Anggarannya ratusan miliar untuk 'underpass' itu," kata Imam Budi Hartono.

Lebih lanjut Imam mengatakan selain itu juga perlintasan rel kereta api di Citayam pun sama akan dibangun oleh Pemrov Jawa Barat. Kalau untuk perlintasan rel kereta di Citayam , Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Intan Fauzi mendukung penuh pembangunan Rumah Sakit Islam Depok

"Sama di Citayam juga akan dibangun underpass. Ada dua wilayah Depok dan Bogor ditangani provinsi. DED sudah ada," katanya.

"Underpass bisa menyelesaikan persoalan kemacetan, karena ada Undang-Undang yang isinya tidak boleh ada bidang Jalan dengan rel kereta api. Kalau underpass 100 persen bisa selesai, juga 100 persen kemacetan juga selesai," ungkap Imam Budi Hartono.