Jakarta, 9/9 (Antaranews Bogor) - Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno Rian mengatakan pembentukkan Tim Transisi sejak awal beritiket baik yang ditujukan untuk mengawal proses transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan baru.
"Tapi jika kemudian merasa terganggu akan lebih bijak keberatan itu disampaikan langsung ke Jokowi-JK bukan dilempar jadi konsumsi publik yang membuat `kegaduhan` politik dan polemik," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Tim Transisi dibentuk agar Jokowi-JK dapat mempertimbangkan jika memang benar apa yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono tentang oknum tim transisi itu dapat di "non-job"kan atau diganti demi kebaikan bersama.
"Anggota Tim Transisi kan juga bukan malaikat yang mampu menjalankan sepenuhnya perintah Tuhan. Mudah bagi Jokowi-JK mengeluarkan "kartu merah" jika itu benar dilakukan anggota Tim Transisi," katanya.
Ia berharap jangan isu yang dilempar tersebut kemudian memunculkan kesan dimata publik seakan-akan tim transisi "bermain" ke eselon 1 dan BUMN tanpa kordinasi. Bahaya presepsi itu jika yang berkembang seakan tim transisi jadi tim transaksi.
"Jadi karena tidak jelas oknum transisi siapa tuduhan ditujukan. Kita berpikir positif saja mungkin baru dari luar negeri, bisa saja dia `jetlag` jadi informasi dari bawahannya ditelan mentah-mentah tanpa dicrosscheck," katanya.
Ia mengatakan sebelumnya Yudhoyono dalam rapat kabinet beberapa waktu yang lalu mengungkapkan kegalauanya mendapat SMS dari bawahannya di kementerian dan BUMN tentang adanya anggota Tim Transisi yang mengundang mereka membahas "a,b,c,d". Tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.
"Tanpa bisa tunjuk hidung oknum anggota Tim Transisi yang dimaksud `selonong boy` ke jajaran eselon 1 dan BUMN. Publik menangkap kesan tengah lempar "bom asap politik" mengalihkan perhatian publik terhadap kasus Jero Wacik yang menjadi tersangka," demikian Andi Soemarno.
Pusaka trisakti : pembentukan tim transisi beretiket baik
Selasa, 9 September 2014 19:41 WIB
"Tapi jika kemudian merasa terganggu akan lebih bijak keberatan itu disampaikan langsung ke Jokowi-JK bukan dilempar jadi konsumsi publik yang membuat `kegaduhan` politik dan polemik,"