Wabup: Sumbangsih mantan legislator Bogor tetap dibutuhkan

Cibinong, (Antaranews Bogor) - Wakil Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan sumbangsih mantan anggota DPRD masa bakti 2009-2014 masih tetap dibutuhkan bagi pembangunan di daerah itu.

"Peran serta terus kita butuhkan sampai kapan pun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Pihaknya memberikan apresiasi pada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor masa bakti 2009-2014 atas pengabdian dalam pembangunan daerah.

"Kepada seluruh anggota DPRD periode tahun 2009-2014, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor dan seluruh masyarakat, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya untuk sumbangsih dalam pembangunan," katanya.

Wabup mengatakan bahwa apa yang telah dilaksanakan bersama eksekutif dan legislatif selama ini sudah sesuai dengan tugas masing-masing.

"Dan itu semata-mata untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat," katanya.

Sementara itu, mewakili anggota DPRD masa bakti 2009-2014 yang telah berakhir masa tugasnya, Wakil Ketua DPRD Bambang Gunawan juga sepakat apa yang sudah dilakukan selama ini secara bersama-sama adalah untuk kepentingan masyarakat.

"Baik dengan sesama anggota Dewan maupun dengan Pemda merupakan hal-hal yang tidak terlupakan," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa mereka yang sudah purna bakti masih ada di Kabupaten Bogor.

"Dan akan terus berdoa, dan memberikan sumbangsih untuk Kabupaten Bogor," katanya.

"Kami akan snantiasa menjaga silaturahmi dan kerja sama dalam rangka membangun dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Selain itu, kata dia, mereka juga meminta maaf bila selama lima tahun bersama ada hal-hal yang tidak berkenan di hati.

Sementara itu pada rapat paripurna terakhir anggota DPRD masa bakti 2009-2014 yang diselenggarakan akhir pekan ini, juga membahas persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 menjadi peraturan daerah Kabupaten Bogor.

Perubahan tersebut di antaranya membahas belanja daerah yang sebelumnya Rp4,921 triliun, setelah pembahasan menjadi RP5,709 triliun.

Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja langsung dan belanjatidak langsung.

Perubahan tersebut juga membahas peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan.