Bogor (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat kecewa lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memangkas anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) hingga 50 persen, padahal tren kejadian bencana dari tahun ke tahun terus meningkat.
"Saya terus terang amat kaget ketika Pak Gubernur sampaikan bahwa Pemprov Jabar hanya menyediakan anggaran Rp25 miliar sebagai Biaya Tidak Terduganya," ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya saat dihubungi ANTARA di Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2).
Baca juga: Presiden Jokowi kirimkan bantuan 6.000 paket sembako ke Sukajaya Bogor
BTT yang dianggarkan pada APBD Jawa Barat tahun 2020 itu senilai Rp25 miliar. Anggaran tersebut hanya setengahnya jika dibandingkan BTT pada APBD Jawa Barat tahun 2019, yakni Rp50 miliar.
"Kita pikir masih tetap Rp50 miliar yang ke depannya mesti ditambah, ternyata malah diturunkan jumlahnya. tingkat kerawanan bencana di Jabar itu tinggi, kenapa pada akhirnya hanya diberikan anggaran yg sekadarnya dan jauh dari kata layak?" kata pria yang akrab disapa AW itu.
Berdasarkan catatan Pemprov Jawa Barat, meningkatkan kejadian bencana di wilayah Jawa Barat terjadi mulai tahun 2015 yang sebanyak 532 kejadian ke tahun 2016 sebanyak 1.100 kejadian, kemudian tahun 2017 sebanyak 1.311 kejadian, tahun 2018 sebanyak 1.561 kejadian, dan tahun 2019 sebanyak 2.057 kejadian.
Baca juga: Tim ARM HA-IPB menembus lokasi bencana salurkan bantuan logistik
Padahal, nilai APBD Jawa Barat dari tahun ke tahun pun selalu meningkat, seperti pada tahun 2018 senilai Rp34 triliun, kemudian tahun 2019 senilai Rp37 triliun, dan tahun 2020 senilai Rp46 triliun.
"Waktu zaman Kang Aher (Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018) saja, setiap tahun Rp50 miliar pasti disimpan sebagai BTT, padahal volume APBD-nya jauh lebih kecil," sebut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.
Baca juga: Bantuan logistik masih dipasok lewat udara ke Sukajaya Bogor sampai hari ini
Menurut AW, kejadian buruk sempat terjadi ketika dirinya bersama rekan-rekan Komisi V DPRD Jawa Barat pada akhir tahun lalu memperjuangkan anggaran lebih untuk buffer stock di Dinas Sosial, tapi Pemprov Jabar enggan manaikkan anggaran, yaitu hanya Rp1,2 miliar.
"Begitu terjadi bencana dan tak ada barang- bantuan yang bisa diberikan kepada korban bencana baru mereka gelagapan. Belum lagi kondisi di BPBD yang minim dengan perlengkapan dan alat-alat beratnya," bebernya.(KR-MFS).
