Kota Sukabumi (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti permasalahan kewilayahan di Sukabumi seperti adanya usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Sukabumi Utara dan aspirasi sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi bergabung ke Kota Sukabumi.
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, menginformasikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati beserta delegasi serta Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi pada Selasa (23/9) membahas permasalahan kewilayahan Sukabumi.
"Kami dalam rangka survei mengenai beberapa kecamatan yang mau (bergabung) dengan Kota Sukabumi, dengan alasan administratif. Nanti kami akan kaji aturan dan usulan, kami minta tempo. Kemudian wali kota, bupati dan gubernur bersama kami nanti juga berdiskusi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Memo Hermawan.
Baca juga: Eiger apresiasi Pemprov-DPRD Jabar dalam rapat gabungan soal lingkungan
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati dan delegasi saat bertemu dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, dan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, menjelaskan audiensi tersebut adalah tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya di DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai usulan pembentukan DOB Sukabumi Utara dan aspirasi penggabungan beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi, yang perlu dipetakan secara mendalam.
Ia menyampaikan baik pemekaran atau penggabungan wilayah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa seusai audiensi ini akan membuat kajian mengenai rencana pemekaran dan penggabungan wilayah tersebut.
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman, yang ikut menghadiri audiensi mengatakan proses pemekaran wilayah dan penyesuaian batas administrasi saat ini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran daerah.
Baca juga: Komisi V DPRD Jabar dorong penambahan ruang kelas SMAN di Depok
"Pemerintah provinsi siap memfasilitasi komunikasi, kajian akademis, dan koordinasi lintas pihak agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Kami akan terus mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Semua proses harus melalui tahapan yang terukur dan akuntabel," katanya.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyampaikan adanya aspirasi masyarakat dari sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah Kecamatan Sukaraja, Sukalarang, Kebonpedes dan Cireunghas (Susukecir) di Kabupaten Sukabumi yang wilayahnya akan bergabung ke Kota Sukabumi.
"Isu Susukecir sejak tahun 2005, atau 20 tahun lalu. Ketika saya awal menjabat wali kota, saya kedatangan tamu dari tokoh Susukecir menyampaikan keinginan bergabung dengan wilayah Kota Sukabumi, kemudian pada pertemuan pertama dengan Gubernur Jawa Barat saya sampaikan keinginan itu," katanya.
Baca juga: Tiga Perda Jabar disahkan dalam sidang paripurna DPRD pada Jumat malam
Ia menyatakan penataan wilayah harus sejalan dengan aturan yang berlaku, dan saat ini fokusnya adalah mencapai target pembangunan di Kota Sukabumi.
"Saya fokus bagaimana pembangunan kota harus tercapai dalam lima tahun ke depan, mau ada penggabungan atau tidak. Saya tidak memaksa dan menyerahkan kepada masyarakat, nanti akan ada kajian," katanya.
Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa seandainya penggabungan terjadi, Wali Kota Sukabumi akan membangun kawasan industri.
"Apabila Kota Sukabumi meluas, maka saya akan membuat kawasan industri minimal 1.000 atau 2.000 hektare. Latar belakang saya industri dan punya pengalaman di situ. Ini akan membawa dampak positif untuk wilayah Sukabumi," katanya.
