Reuni PA 212 Apakah Perlu ?

Jakarta (ANTARA) - Persaudaraan Alumni 212 berencana melangsungkan reuni di Monas, Jakarta Pusat. Apakah mereka akan mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dulu didukung di Pilpres 2019? "Sampai saat ini tidak ada pembahasan tentang Prabowo," kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, saat dimintai konfirmasi, Senin (4/11/2019).

Novel Bamukmin belum bisa memastikan daftar tokoh yang diundang ke reuni 212. Yang pasti, acara itu bakal menghadirkan alim ulama dan para aktivis. "Yang pastinya ulama, tokoh agama, dan aktivis seperti tahun kemarin. Untuk tokoh politik diundang atau tidaknya saya belum tahu dan daftar resmi untuk diundang belum masuk semuanya," kata Novel Bamukmin.

Dalam poster yang dikirimkan, acara di Monas pada 2 Desember 2019 itu bertajuk 'Munajat untuk Keselamatan Negeri. Maulid Agung dan Reuni Alumni 212'. Di bagian bawah poster itu, tertera tulisan 'Insyaallah akan dihadiri IB-HRS'. IB-HRS selama ini merujuk ke Imam Besar Habib Rizieq Syihab.
Novel Bamukmin menyebut mereka memang berharap Habib Rizieq selaku Pembina Tunggal PA 212 bisa menghadiri acara reuni di Monas. Saat ini PA 212 tengah menggodok teknis pelaksanaan acara. "Insyaallah kalau tidak ada halangan kami menginginkan Habib Rizieq hadir, namun akan dilihat situasi kondisinya nanti," sebut Novel Bamukmin.

Keberadaan PA 212 sebenarnya adalah dalam mengaktualisasi kekuatan umat Islam di segala bidang, namun sayangnya PA 212 mengarah kepada kegiatan politik praktis, sehingga gerakan PA 212 kurang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan Ormas Islam yang bersifat "moderat".
Penulis memprediksi kemungkinan besar Habib Rizieq Shihab tidak akan hadir dalam acara reuni PA 212 tersebut, karena masih ada persoalan hukum yang dihadapi lelaki yang digadang-gadang sebagai "Imam Besar" tersebut, sehingga adalah wajar dalam rangka menarik simpati, dukungan dan "kerelaan" umat Islam untuk menghadiri rencana reuni PA 212 tersebut tentulah nama Rizieq Shihab dapat digunakan untuk kepentingan "promosi dan propaganda" nya sebab sejatinya tanpa sosok Habib Rizieq Shihab maka PA 212 tidak akan memiliki posisi dan kekuatan yang signifikan dan strategis.

Apa perlu ?

Menurut penulis, rencana reuni PA 212 sebenarnya adalah sah dan wajar di era demokrasi, namun mempertimbangkan urgensinya maka sebaiknya tidak diperlukan acara reuni tersebut dengan beberapa alasan antara lain: pertama, belum tentu semua komponen masyarakat Islam menyetujui rencana reuni PA 212 dan organisasi tersebut juga belum sah mewakili aspirasi umat Islam secara keseluruhan.

Kedua, belum tentu "keberhasilan" pelaksanaan kegiatan PA 212 yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya akan sukses di tahun ini, karena rawan "infiltrasi" dan jika reuni PA 212 tersebut berakhir dengan keributan, maka akan merugikan massa cair atau umat Islam yang kurang memahami agenda politisnya akan tercerabut dan ikut terbawa-bawa dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, PA 212 jelas menunjukkan belum legowo dan belum "move on" dari kekalahan upaya politik mereka dalam Pilpres 2019, bahkan merasa sakit hati dengan Prabowo Subianto yang semula menjadi "idolanya". Reaksi kelompok PA 212 yang belum tentu mengundang Prabowo Subianto juga tidak selaras dengan ajaran Islam, karena tidak boleh kita bermusuhan atau memendam amarah/kebencian dengan sesama muslim lebih dari tiga hari. Oleh karena itu, PA 212 harus segera "move on".

Keempat, banyak kalangan Islam di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya ternyata mau mengakui dan menerima hasil Pilpres 2019 yang dimenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin, sehingga tidak ada alasan bagi kelompok kepentingan apapun untuk menolak hasil Pilpres atau mengungkit-ngungkit prosesnya, jika tidak ingin berhadapan dengan proses penegakkan hukum, karena akan dinilai sebagai upaya "memprovokasi" massa untuk membenci pemerintahan dan negara.

Kelima, sejauh ini belum ada agenda strategis dan mendesak yang mendorong PA 212 harus segera bergerak menyelesaikannya, karena belum ada kesalahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap umat Islam, jika ada pernyataan pejabat negara yang menyinggung umat Islam, tentunya akan dicatat oleh Presiden dan penulis yakin Presiden akan mereshufflenya, karena sejatinya kelanggengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memerlukan dukungan umat Islam sebagai mayoritas di negara tercinta ini. (4/*).

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.