PDIP Projo : Survei LSN ingin Jokowi capres

Depok (Antaranews Bogor) - PDIP Pro Jokowi (Projo) menilai survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) secara implisit mencerminkan rakyat Jakarta ingin Jokowi segera jadi presiden agar 40 persen kebijakan banjir di Jakarta dapat diatasi.

"Publik harus cermat membaca hasil survei LSN secara implisit mencerminkan rakyat Jakarta ingin Jokowi segera jadi presiden," kata Fahmi di Depok, Jawa Barat, Senin.

Ia mengatakan jika Jokowi presiden maka 40 persen kebijakan banjir di Jakarta yang bergantung di pemerintah Pusat dapat dikordinasi lebih serius dan cepat dengan kebijakan Pemda DKI .

"Saat ini Jokowi hanya bergantung dari kemurahan hati DPRD dan pemerintah Pusat saja," katanya.

Menurut dia budayawan Betawi Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa semua pemimpin Jakarta dibilang "kagak beres" urus banjir Jakarta. Zaman Belanda pernah banjir, zaman Ali Sadikin, zaman Wiyogo sampai zaman Foke sampai Jokowi.

"Jika diperlukan Projo siap mendukung Ridwan Saidi jadi gubernur, tapi nanti kalo Jokowi udah bilang siap capres," ujarnya.

Sebelumnya dalam rilis survei LSN menyebutkan mayoritas warga Jakarta tidak ingin Jokowi mencapreskan karena tidak mampu menyelesaikan banjir, dan diikuti pernyataan budayawan Betawi Ridwan Saidi bahwa Jokowi `kagak beres` dan serius dalam mengurusi Jakarta.

Fahmi mengatakan surveinya LSN hanya warga Jakarta, bukan warga Menado, warga Pantura, atau warga daerah lain di Indonesia yang juga mengalami dampak banjir akibat "kagak beres" tata kelola negara dan pembangunan tidak berwawasan lingkungan selama satu dasawarsa otonomi daerah.

Dikatakannya seandainya dulu Ridwan Saidi selaku budayawan mampu mendesak Pak Amien Rais dan elit politik di masa lalu, agar punya kesadaran lingkungan ketika membuat kebijakan otonomi daerah seharusnya membuat juga TAP MPR tentang arah pembangunan otonomi harus berwawasan lingkungan, maka mungkin kita saat ini tidak hanya melihat pejabat daerah ditangkap kasus korupsi tapi juga ditangkap karena kasus perusak dan tidak perduli kebijakan pro lingkungan hidup.

"Karena elit politik dulu juga budayawan seperti Ridwan Saidi yang tidak peka dan cuek atas "kagak beresan" kebijakan pembangunan diawal reformasi. Akhirnya kagak beres deh arah kebijakan lingkungan yang berimbas banjir merata di seluruh indonesia,"tandas aktivis UI 98.

Fahmi menangkap kesan statemen Ridwan Saidi implisit sindiran kepada presiden yang tidak serius selaku Kepala Negara yang masa itu tidak mengingatkan Foke selaku Gubernur agar fungsi gorong-gorong tidak boleh dibiarkan sebesar 33 persen saja, padahal beliau juga berdomisili Jakarta. Artinya jika Jokowi jadi Presiden agar serius urus banjir Jakarta dan Indonesia dibanding pendahulu sebelumnya.

"Banjir 1 Februari 2008 ketika SBY turun ganti mobil semestinya dijadikan cambuk untuk mengeluarkan Keppres Penanganan Banjir Nasional dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan...eh malah angkat Foke jadi dewan pembina Demokrat,"ungkap fungsionaris PDI Perjuangan ini.

Mantan caleg no 1 DPR RI 2009 ini menjelaskan elit politik dan negara lagi "kagak beres" setelah dikasih kesempatan memimpin maka harapan rakyat saat ini melihatnya siapa lagi yang siap bersama tertawa dan menangis ditengah "kekagak beresan" ini kecuali Jokowi.