Anggota DPRD Jabar desak proses hukum perusahaan nakal yang cemari sungai

Karawang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin mendesak agar perusahaan nakal yang melakukan pencemaran sungai hingga mengakibatkan Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang hitam pekat diproses secara hukum.

"Kasus pencemaran lingkungan harus ditindak tegas. Apalagi fenomena menghitamnya Bendungan Barugbug selalu terjadi setiap tahun," katanya, di Karawang, Rabu.

Legislator daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini mengaku prihatin atas kondisi sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug yang tercemar limbah perusahaan.

Baca juga: Waduh, Bendungan Barugbug Karawang tercemar limbah industri

Setiap tahun, tepatnya saat kemarau, tercemarnya sungai dan bendungan itu sangat jelas terlihat. Selain berwarna hitam pekat, juga menimbulkan bau tak sedap.

"Saya sebagai orang Karawang prihatin dan marah melihat prilaku industri-industri yang masih membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan. Pencemaran ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sudah saatnya ditindak tegas," kata dia.

Kader Partai Gerindra ini mendesak agar Pemkab Karawang bersama Pemprov Jabar segera mengusut kasus pencemaran lingkungan itu.

Baca juga: Wabup Karawang kecewa kinerja DLHK dalam atasi pencemaran sungai

"Pemerintah harus hadir, melayani dan memberikan manfaat langsung sehingga lingkungan kita bebas dari pencemaran industri nakal," kata dia.

Menurut dia, Bendungan Barugbug mengairi areal persawahan seluas 2.926 hektare di Kecamatan Jatisari, Karawang hingga Kecamatan Patokbeusi, Subang. Tapi aliran sungai itu tercemar limbah industri yang berasal dari hulu Sungai Cilamaya.

"Anehnya itu sudah bertahun-tahun tidak ada penanganan konkret," katanya. (KR-MAK)

Baca juga: Pemerintah diminta tindak tegas perusahaan cemari sungai