Jokowi lakukan pendekatan 'Dilan'

Depok (ANTARA) - Akademisi Universitas Indonesia menilai dalam debat keempat Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo pendekatan "Dilan" yakni digital melayani, ingin mengangkat penerapan e-government, efisiensi jumlah lembaga negara, reformasi pelayan publik dan reformasi tata kelola.

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA-UI) Vishnu Juwono di kampus UI Depok, Senin, mengatakan dalam debat keempat antara Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terjadi dalam tema pemerintahan memiliki penekanan isu yang berbeda.

Sedangkan Prabowo, mencoba mengangkat isu korupsi sebagai isu utama, yang dianggapnya merupakan sumber permasalahan diantaranya melalui jual beli jabatan yang membuat lembaga negara lemah.

"Beliau berjanji memimpin pemberantasan korupsi yang sudah dianggap mirip kanker stadium tingkat empat," katanya.

Hal ini bisa dipahami sebagai upaya secara tidak langsung mengingatkan kepada pemilih atas dugaan kasus korupsi yang menimpa koalisi pendukung Jokowi, yang menimpa mantan Ketua PPP Romahurmuziy dan terakhir anggota DPR asal Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Sedangkan dalam sesi menjawab pertanyaan dari panelis dalam bidang pemerintahan, lagi-lagi calon petahana Jokowi menekankan penerapan teknologi dalam memberikan pelayanan publik, dan menekankan kecepatan merespons kebutuhan masyarakat, serta integrasi e-government dengan pemerintah daerah. Sedangkan kandidat Prabowo, walau mendukung penerapan teknologi namun masalah keberpihakan kepada rakyat ditekankan.

"Modernitas lebih baik tidak diterapkan berimplikasi pada penempatan kekayaan negara di luar negeri," katanya.

Disini dapat dilihat kedua kandidat pendekatan berbeda dalam melihat penerapan teknologi dalam pemerintahan. Kandidat Jokowi ingin menunjukkan kepada calon pemilih bahwa pemerintahnya responsif dan up-date dalam menerapkan teknologi terbaru dalam konteks pelayan publik.

Sedangkan kandidat Prabowo terlihat skeptis dan mengedepankan sentimen nasionalisme terhadap penerapan teknologi yang tidak hati-hati. Bahkan mengingatkan penggunaannya bisa disalahgunakan oleh pihak asing untuk membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri.