Silmy Karim Masuk Radar OTT KPK saat Menjabat Dirjen Imigrasi 2023--2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim masuk radar operasi tangkap tangan karena sempat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode Januari 2023 hingga Oktober 2024.

"Saat menjadi Dirjen," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di halaman depan Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya apakah Silmy Karim diduga terlibat praktik suap, Budi mengatakan KPK masih menelusuri dugaan tersebut.

Dengan demikian, kata Budi, keberadaan Silmy Karim dibutuhkan KPK untuk membuat terang benderang perkara tersebut.

"Kami mengimbau agar yang bersangkutan bisa kooperatif ya, dan barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," katanya.

Baca juga: KPK sita 33 kendaraan dalam OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

KPK mulanya mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut diketahui merupakan yang ke-11 selama tahun 2026.

Selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Kemudian dalam operasi yang dilakukan sejak Selasa (2/6) malam, KPK mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa puluhan kendaraan, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, hingga logam mulia.

Baca juga: KPK lakukan OTT ke-11 pada 2026 di Imigrasi Jakarta Barat

Pada Rabu petang, KPK mengumumkan pencarian terhadap Wamen Imipas Silmy Karim terkait rangkaian operasi tersebut.

Pada Rabu malam, KPK mengumumkan untuk sementara sudah menangkap sebanyak 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

Beberapa dari 17 orang tersebut adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, hingga Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.